Iran Serang Tanker di Selat Hormuz, AS Gempur 10 Malam Berturut-turut

Iran menyerang sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz pada Selasa (21/7) dini hari, memaksa awak kapal meninggalkannya. Serangan itu terjadi di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat yang telah menggempur Iran selama sepuluh malam berturut-turut. Pertempuran memperebutkan kendali atas jalur pelayaran strategis itu semakin memanas, mengancam kelancaran pasokan energi global.

Meski AS terus melancarkan serangan udara, Iran belum menunjukkan tanda-tanda melonggarkan cengkeramannya di Selat Hormuz. Sebelum konflik kembali pecah, sekitar seperlima minyak mentah dan gas alam yang diperdagangkan di dunia melewati jalur tersebut. Kini, pelayaran di sana sebagian besar terhenti.

Kesepakatan sementara yang ditandatangani kedua negara bulan lalu yang semula dimaksudkan untuk mengakhiri konflik hampir tak berlaku. Seiring pertempuran semakin intensif, kedua pihak mulai menargetkan infrastruktur utama yang digunakan oleh jutaan orang.

Di tengah situasi yang mendekati perang terbuka, Menteri Dalam Negeri Iran melakukan perjalanan ke Pakistan, salah satu pihak yang berupaya menjadi mediator. Namun, belum jelas kesepakatan baru apa yang dapat dicapai.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan baru bagi warga negaranya. "Iran dan kelompok-kelompok yang mendukungnya mungkin akan menyerang kepentingan Amerika Serikat lainnya di luar negeri, termasuk lokasi-lokasi yang terkait dengan AS dan warga Amerika di berbagai belahan dunia," demikian bunyi peringatan tersebut.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada Selasa bahwa militernya menargetkan "pusat komando militer Iran, fasilitas maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta sistem pertahanan udara." Militer AS juga merilis rekaman terbaru serangan udara terhadap sejumlah lokasi di Iran. "Pasukan Amerika tetap siaga dan siap meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan yang tidak beralasan terhadap awak kapal sipil yang berupaya melintasi selat secara bebas dan terbuka," tulis CENTCOM.

Eskalasi konflik dalam beberapa pekan terakhir mendorong kenaikan harga minyak. Harga minyak mentah Brent menembus 88 dolar AS per barel (sekitar Rp1,58 juta), sementara harga rata-rata bensin reguler di AS naik menjadi sekitar 4 dolar AS per galon (sekitar Rp72 ribu), menambah tekanan terhadap pengeluaran warga menjelang pemilu sela AS.

Harapan gencatan senjata tekan harga minyak

Namun, harga minyak sedikit turun pada Selasa (21/7) setelah muncul laporan mengenai upaya mediasi antara AS dan Iran. Pasar kini menimbang harapan de-eskalasi dengan serangkaian serangan baru serta ancaman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran telah menerima proposal mediator untuk gencatan senjata selama 10 hari. Proposal itu ditujukan untuk menyelamatkan kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Juni dan membuka jalan bagi kesepakatan jangka panjang. "Ada harapan untuk meredanya ketegangan antara AS dan Iran," tulis analis ING dalam catatan risetnya. Namun, mereka mengingatkan upaya tersebut tidak akan mudah. Perbedaan besar antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. Presiden AS Donald Trump juga telah mengancam pembalasan setelah sejumlah tentara Amerika tewas.

Harga minyak mentah Brent turun 78 sen atau 0,9% menjadi 88,44 dolar AS per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 73 sen atau 0,9% menjadi 82,50 dolar AS per barel.

Di sisi lain, ancaman terhadap pasokan energi global justru meningkat. Kelompok Houthi mengatakan akan memberlakukan blokade laut terhadap Arab Saudi, yang berpotensi membuka front baru dalam konflik. "Ancaman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh Houthi signifikan karena meningkatkan risiko gangguan terhadap negara eksportir minyak utama lainnya," kata Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade.

Houthi ancam blokade kapal Arab Saudi di Gerbang Laut Merah

Kelompok Houthi, yang didukung Iran dan menguasai sebagian besar Yaman, mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi. Ancaman ini muncul setelah Houthi menuduh Arab Saudi memberlakukan blokade terhadap Yaman dan menyerang Bandara Internasional Sanaa. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan larangan maritim berlaku segera. Wakil kepala kantor media Houthi, Nasruddin Amer, mengatakan Selat Bab el-Mandeb akan ditutup bagi kapal-kapal Arab Saudi sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai "blokade tidak adil terhadap warga Yaman selama lebih dari 10 tahun".

Dengan pergerakan kapal di Selat Hormuz dibatasi oleh Iran dan AS, Arab Saudi sebelumnya mengandalkan pelabuhan di Laut Merah untuk mengekspor minyak. Kini, ancaman Houthi berpotensi mempersempit jalur alternatif tersebut. Bab el-Mandeb merupakan jalur strategis di ujung selatan Semenanjung Arab, tempat sekitar 12% perdagangan dunia dan seperempat perdagangan kontainer global melintas menuju Terusan Suez.

Houthi sebelumnya telah menunjukkan kemampuan mengganggu pelayaran dengan menyerang lebih dari 100 kapal selama berbulan-bulan sebagai respons terhadap perang Israel-Hamas di Gaza. Belum jelas apakah mereka akan kembali melancarkan serangan skala serupa. Namun, militer Arab Saudi menegaskan akan menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. "Semua ancaman Houthi terhadap kapal yang melintas akan ditangani dengan cepat dan tegas," kata juru bicara militer Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Malki. Ia menyebut ancaman tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan tindakan pembajakan maritim.

Presiden Lebanon ke AS dorong penarikan pasukan Israel

Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya diplomatik berlanjut di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/7) dalam upaya mendorong penarikan pasukan Israel dari sebagian besar Lebanon selatan. Pertemuan itu berlangsung ketika Lebanon dan Israel melanjutkan pembicaraan langsung yang jarang terjadi dengan mediasi AS. Lebanon berharap pembicaraan itu menghasilkan penarikan pasukan Israel serta memperkuat militer Lebanon untuk mengambil alih kendali penuh di wilayah yang sebelumnya menjadi basis Hizbullah.

Pada 26 Juni, Lebanon dan Israel mengumumkan "kerangka kesepakatan" yang mencakup rencana penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hizbullah. Kesepakatan itu juga membuka jalan menuju perjanjian damai antara kedua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dan secara teknis masih dalam status perang selama hampir 80 tahun.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan operasi di tiga desa yang ditetapkan sebagai "zona percontohan" telah dimulai. Dua di antaranya, Froun dan Srifa, tidak berada di bawah kendali militer Israel dan telah ditempati oleh tentara Lebanon. Sementara itu, pasukan Israel masih menguasai sebagian Zawtar al-Gharbieh. Militer Lebanon mengatakan tengah bersiap menghadapi penarikan pasukan Israel dari desa tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan AS akan terus mendukung kesepakatan itu dan mendorong implementasinya secara penuh. Ia memperingatkan bahwa Lebanon "tidak akan pernah sepenuhnya damai" selama masalah Hizbullah belum diselesaikan. "Bagaimana menggantikan Hizbullah? Kalahkan dan gantikan mereka dengan pemerintahan yang cukup kuat untuk menjadi satu-satunya pihak yang memegang senjata di negara ini," kata Rubio setelah bertemu Aoun.

Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan besar. Sebagian pihak di Lebanon khawatir konfrontasi militer dengan Hizbullah dapat memicu perang saudara. Pemerintah Lebanon juga menyerukan investasi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan memperkuat negara serta militer yang mengalami keterbatasan finansial. "Ini bukan hanya soal militer. Ini tentang bagaimana kita dapat menarik lebih banyak investasi Amerika Serikat dan internasional ke Lebanon," kata Rubio.

Hizbullah menolak pembicaraan langsung yang dimediasi AS dengan Israel. Kelompok tersebut justru mendukung perundingan AS dengan Iran, sekutu sekaligus pendukung utamanya, untuk mengakhiri perang. Pemerintah Lebanon yang berkuasa sejak awal 2025 berkomitmen melucuti semua kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah. Namun, kepemimpinan Lebanon juga mengecam invasi darat dan serangan udara besar-besaran Israel yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan menyebabkan 1,2 juta lainnya mengungsi.