AS Peringatkan Iran Akan Kekuatan Militer Setelah Serangan Balasan di Selat Hormuz

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengeluarkan peringatan keras kepada Iran bahwa setiap tindakan agresi di masa mendatang akan dihadapi dengan kekuatan militer. Peringatan ini disampaikan hanya beberapa jam setelah AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran sebagai respons atas dugaan serangan drone terhadap kapal kargo komersial di Selat Hormuz.

"Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kami telah mematuhinya. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai penerapan nota kesepahaman (MoU), mereka dapat menghubungi kami. Namun, kekerasan akan dibalas dengan kekerasan," tulis Vance melalui platform X, Sabtu, 27 Juni 2026, seperti dikutip dari India Today.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan bahwa pasukan Amerika menyerang fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta instalasi radar pantai Iran. Operasi itu disebut sebagai "respons yang kuat" terhadap tindakan Iran yang dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata. "Agresi tanpa alasan terhadap pelayaran komersial jelas melanggar gencatan senjata. Militer AS tetap siaga untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dengan Iran dipatuhi," demikian pernyataan CENTCOM.

Serangan terhadap kapal kargo dilaporkan terjadi di dekat Teluk Oman, memicu kembali kekhawatiran mengenai keamanan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Insiden itu terjadi beberapa jam setelah Iran menegaskan kewenangannya dalam mengatur pelayaran di Selat Hormuz dan memperingatkan kapal-kapal agar menghindari jalur pelayaran selatan di dekat pantai Oman.

Presiden AS Donald Trump menyebut serangan tersebut sebagai "pelanggaran gencatan senjata yang bodoh". Menurut Trump, Iran meluncurkan sedikitnya empat drone satu arah ke arah kapal kargo. Tiga di antaranya berhasil dicegat militer AS, sementara satu drone menghantam bagian atas kapal dan menyebabkan kerusakan.

Di sisi lain, Iran tetap menegaskan memiliki hak untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz sebagai negara pantai dan memperingatkan negara-negara Teluk agar tidak memihak Washington. Ketegangan terbaru berpotensi mempersulit proses negosiasi selama 60 hari yang sedang berlangsung antara AS dan Iran berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua pihak.

Kerangka kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik dan membuka jalan menuju perjanjian damai permanen, termasuk penyelesaian isu program nuklir Iran, pencabutan sanksi secara bertahap, serta pengaturan pelayaran di Selat Hormuz. Namun sejumlah isu penting masih belum menemukan titik temu, di antaranya masa depan program pengayaan uranium Iran, jadwal pencabutan sanksi, klaim Teheran mengenai kewenangannya mengatur pelayaran di Selat Hormuz, serta perbedaan pandangan mengenai kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.