KTT G7 di Evian Didominasi Perang Ukraina dan Konflik Iran, Von der Leyen Tegaskan Sanksi Tak Akan Dicabut Tanpa Perubahan Nyata

Para pemimpin negara-negara industri utama yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7) menggelar pertemuan puncak selama tiga hari di Evian-les-Bains, Prancis, pada 15 hingga 17 Juni 2026. Agenda utama yang mendominasi diskusi di forum tahunan ini adalah perang di Ukraina dan konflik terbaru yang melibatkan Iran, dua isu yang saling terkait dan telah mengguncang stabilitas keamanan serta ekonomi global.

Invasi Rusia ke Ukraina, yang telah menjadi agenda tetap G7 selama lebih dari empat tahun tanpa penyelesaian, kini mendapat dimensi baru akibat pecahnya perang Iran. Konflik tersebut dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Perang yang telah berlangsung hampir 15 pekan ini memicu gejolak pasar global karena Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan ini memutus akses terhadap minyak, gas, dan pupuk, yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga pangan dan barang kebutuhan rumah tangga di berbagai negara.

Selain para pemimpin dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengundang sejumlah pemimpin negara lain, termasuk dari Mesir, Qatar, Ukraina, dan Uni Emirat Arab. Brasil, India, Kenya, dan Korea Selatan turut hadir untuk membahas isu rantai pasok mineral kritis serta meningkatnya ketidakstabilan ekonomi global. Meskipun isu Iran diperkirakan mendominasi hari pertama, agenda pada Selasa akan difokuskan pada situasi di Ukraina dan dampaknya terhadap keamanan Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan tiba di Evian untuk menekankan urgensi pembahasan mengenai kemungkinan dilanjutkannya perundingan damai antara Rusia dan Ukraina dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa.

Kesepakatan awal yang baru saja diumumkan oleh Washington dan Teheran memberikan secercah harapan bagi Eropa bahwa konfrontasi yang sangat mahal ini dapat diakhiri dan jalur strategis Selat Hormuz dapat kembali berfungsi normal. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang hadir di Evian bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, menegaskan bahwa implementasi kesepakatan tersebut menjadi prioritas utama.

Meskipun Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia yang dikenal sebagai E4 telah menyatakan kesediaan untuk mencabut sanksi terhadap Iran, von der Leyen menekankan bahwa langkah tersebut akan bergantung pada perubahan yang dapat diukur di lapangan. Ia menegaskan bahwa sanksi bukanlah alat tawar-menawar, melainkan instrumen untuk mengubah perilaku.

“Kami memiliki kerangka sanksi yang merespons dua hal utama: pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal,” ujar von der Leyen. “Prinsip sanksi adalah bahwa kita memerlukan perubahan nyata di lapangan sebelum kita dapat mempertimbangkan untuk mencabutnya. Sanksi diberlakukan untuk mengubah perilaku.”

Ia menambahkan bahwa setiap pelonggaran pembatasan akan memerlukan kemajuan yang kredibel dan dapat diverifikasi. “Jika perilaku berubah secara kredibel dan dapat diverifikasi, sanksi dapat diakhiri, tetapi hal sebaliknya juga berlaku. Selama tidak ada perubahan perilaku, Anda tidak dapat mencabut sanksi yang diberlakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal,” katanya.

Di tengah dinamika tersebut, salah satu pertanyaan utama yang mengemuka adalah apa yang sebenarnya diharapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari para mitra Eropa untuk membantu mengamankan dan mempertahankan kesepakatan dengan Iran. Sementara itu, mengenai Ukraina, perhatian akan tertuju pada apakah kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dapat menciptakan momentum baru bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Banyak hal kemungkinan akan bergantung pada apakah Trump kembali terlibat secara diplomatik, dan apakah negara-negara Eropa dapat memperoleh posisi yang berarti dalam proses perundingan. Di Brussel, pertanyaan yang masih terbuka adalah apakah Uni Eropa memiliki strategi yang meyakinkan untuk membujuk Washington bahwa keterlibatan mereka sangat penting bagi setiap penyelesaian yang bersifat jangka panjang.

KTT G7 tahun ini resmi dibuka pada Rabu malam dengan agenda padat yang didominasi upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Rusia-Ukraina. Ketidakpastian sempat muncul terkait kehadiran Trump sebelum ia akhirnya tiba tepat waktu di Hotel Royal, Evian. Jerman, Prancis, dan Inggris mendorong pendekatan baru dengan melibatkan Amerika Serikat lebih erat, sementara Zelenskyy dijadwalkan bergabung dalam pertemuan tersebut.

Di saat yang sama, Uni Eropa secara resmi meluncurkan kembali pembicaraan aksesi Ukraina yang sempat tertunda selama lebih dari dua tahun. Costa menyebutnya sebagai langkah bersejarah, sedangkan von der Leyen menegaskan bahwa Kyiv telah memenuhi tugasnya dan kini giliran UE untuk bertindak. Von der Leyen menilai Ukraina masih berada dalam posisi kuat, sementara tekanan sanksi terhadap Rusia terus meningkat. “Kini tantangannya adalah mengubah tekanan terhadap Rusia menjadi meja perundingan,” menjadi nada yang mengemuka menjelang pembahasan para pemimpin G7.

Perhatian pun tertuju pada Trump: apakah ia akan mendukung strategi Eropa untuk menekan Moskow atau menawarkan jalannya sendiri menuju perdamaian, terutama setelah percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, sebelum KTT dimulai, Trump kembali memicu ketegangan transatlantik dengan mengancam mengenakan tarif 100 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika Paris tidak mencabut pajak digital sebesar 3 persen atas perusahaan teknologi AS. “Jika mereka tetap melakukannya, saya tidak punya pilihan selain mengenakan tarif 100 persen terhadap semua sampanye dan semua anggur dari Prancis,” kata Trump kepada New York Post.

Ancaman itu memicu kekhawatiran di kalangan eksportir Prancis yang sangat bergantung pada pasar AS. Menanggapi hal tersebut, Macron menegaskan bahwa pajak digital merupakan bagian dari kedaulatan Eropa. “Ini adalah bagian dari hukum kami. Bukan Amerika Serikat yang menentukan hukum bagi Eropa,” ujarnya.