Pencairan Dana Pemulihan Bencana di Tiga Provinsi Sumatera Mulai Bergerak, Sebagian Daerah Tuntaskan Administrasi

Percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar pemerintah daerah yang menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kini telah menyelesaikan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan memasuki tahap pencairan anggaran. Langkah ini menjadi fondasi penting agar dana pemulihan dapat segera menyentuh infrastruktur, layanan dasar, dan roda ekonomi masyarakat yang terdampak.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menilai bahwa percepatan administrasi di tingkat daerah merupakan prasyarat mutlak. Tanpa kelengkapan dokumen hukum tersebut, tambahan TKD tidak dapat direalisasikan untuk kepentingan pemulihan. Oleh karena itu, penyelesaian Perkada menjadi tolok ukur awal kesiapan daerah dalam menjalankan program pemulihan.

Berdasarkan laporan per 12 Juni 2026, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah menuntaskan seluruh tahapan administrasi. Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan, misalnya, telah menetapkan Perkada dan kini berada dalam fase pencairan. Daerah lain seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, hingga Kepulauan Mentawai juga tengah menjalani proses serupa.

Kemajuan yang tidak kalah signifikan terjadi di Sumatera Utara. Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai telah merampungkan proses administrasi dan mulai merealisasikan anggaran. Sementara itu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kota Pematangsiantar masih dalam tahap penyelesaian pencairan.

“Untuk penetapan Perkada TKD dan Perkada Bantuan Keuangan rata-rata sudah ditetapkan dan hari ini sudah mayoritas masuk proses pencairan,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sekaligus anggota Kelompok Ahli Satgas PRR, Cheka Virgowansyah, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Di sisi lain, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa tambahan TKD harus dimanfaatkan secara optimal. Tidak hanya untuk mempercepat pemulihan, dana ini juga diharapkan mampu memperkuat sistem mitigasi bencana di daerah-daerah yang terdampak. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut diberikan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menangani kebutuhan pascabencana.

“Tambahan TKD ini diberikan dalam rangka penanganan bencana. Jadi saya mohon betul digunakan untuk kepentingan mitigasi dan penanganan bencana yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Tito.

Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bertahap sejak Februari 2026. Bantuan ini menjadi instrumen percepatan pemulihan sembari menunggu implementasi penuh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Pasca Bencana Sumatera.

Percepatan penerbitan Perkada dan proses pencairan anggaran menjadi sinyal positif bahwa program pemulihan mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan. Dengan realisasi anggaran yang lebih cepat, perbaikan infrastruktur, normalisasi kawasan rawan bencana, serta penguatan layanan publik diharapkan dapat segera berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.