BGN Temukan Pembengkakan 6.877 Dapur MBG, Negara Rugi Rp990 Miliar per Bulan

Pembengkakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) terungkap setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit internal. Ribuan dapur yang dinilai tidak efisien dan membebani anggaran negara itu bakal ditutup jika terbukti melanggar ketentuan.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa saat ini total penerima manfaat program mencapai 63 juta jiwa. Dengan asumsi ideal, setiap dapur maksimal melayani 3.000 penerima manfaat dan biaya sewa Rp6 juta per hari, maka negara hanya membutuhkan sekitar 21 ribu SPPG. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan jumlah dapur yang beroperasi mencapai 27.877 unit.

“Berarti over 6.877 dikali Rp6 juta per hari, negara rugi Rp43 miliar per hari. Atau kalau satu bulan, Rp990 miliar negara rugi,” kata Nanik kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara pembangunan dapur baru. Seluruh SPPG yang tersebar di Indonesia akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan teknis (juknis).

“Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami evaluasi lagi dapur yang sekarang operasional 27.877,” ujarnya.

Di sisi lain, BGN juga berencana menutup SPPG yang tidak sesuai juknis dan memangkas penyaluran MBG ke sekolah-sekolah elite. Nanik menyebut pihaknya akan menata ulang seluruh titik pelayanan agar lebih tepat sasaran.

“Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang tidak sesuai juknis. Yang tidak sesuai juknis kita akhiri kontraknya,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya mengungkapkan bahwa pembengkakan titik SPPG terjadi di dua kategori wilayah. Pertama, di luar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang semula diproyeksikan 21 ribu dapur, kini membengkak menjadi 27.877 titik.

“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Kondisi lebih parah terjadi di wilayah 3T. Dari rencana awal sebanyak 2.000 titik, temuan di lapangan menunjukkan angka mencapai 8.617 titik. Dari jumlah tersebut, 6.138 titik di antaranya telah memiliki surat keputusan dari BGN.

“Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN,” ujar Zulhas.