Pemerintah Tunda Target 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Fokus pada 40 Ribu Titik Akibat Kendala Lahan

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah perkotaan menghadapi kendala utama terkait ketersediaan lahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa salah satu syarat pembangunan fisik koperasi tersebut membutuhkan lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi, sebuah luasan yang sulit dipenuhi di tengah kepadatan kota.

Ferry menyatakan bahwa permasalahan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebagai respons, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan KDMP secara bertahap. “Oleh karena itu, kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40 ribu titik,” kata Ferry dalam keterangannya, Kamis, 11 Juni 2026.

Pemerintah menegaskan tidak akan memaksakan target pembangunan sebanyak 80 ribu unit KDMP dalam waktu singkat. Ferry menekankan bahwa kualitas operasional koperasi yang dibentuk menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar kuantitas.

Di sisi lain, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian desain pembangunan KDMP khusus untuk wilayah perkotaan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melonggarkan ketentuan luas lahan serta menerapkan konsep bangunan vertikal. “Untuk penyediaan tanah-tanah yang di kota-kota itu bisa jadi ukurannya lebih kecil dan bisa bangunannya dibuat vertikal juga memungkinkan,” ujar Ferry.

Sementara itu, pemerintah terus mempercepat operasionalisasi KDMP di berbagai daerah. Sebelumnya, sebanyak 1.061 unit Koperasi Merah Putih telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program. Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 83 ribu koperasi telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 12.533 unit di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik, sementara 22.737 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.