Produksi Minyak Nasional hingga Mei 2026 Baru 576.200 BPH, Target APBN 610.000 BPH Terancam Tak Tercapai

Pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 610.000 barel per hari pada 2026 masih menghadapi jalan terjal. Hingga akhir Mei 2026, realisasi produksi baru mencapai 576.200 barel per hari, masih terpaut sekitar 33.800 barel dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, produksi minyak per 31 Mei 2026 terdiri dari minyak mentah sebesar 491.300 barel per hari, kondensat 55.800 barel per hari, dan natural gas liquids (NGL) sebanyak 29.100 barel per hari. Dengan sisa waktu tujuh bulan hingga akhir tahun, pemerintah dan pelaku industri hulu migas harus bekerja ekstra untuk menutup kekurangan produksi tersebut.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, produksi minyak sempat tertekan pada awal tahun akibat kebocoran pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia di jalur Grissik-Duri, Riau. Insiden itu berdampak pada operasional tujuh kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Terminal Dumai dan dua pemasok gas. Meski gangguan berhasil diatasi dan produksi sempat meningkat, pemulihan tidak berlangsung mulus.

“Kemudian setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita,” kata Djoko.

Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya produksi migas Indonesia yang masih sangat bergantung pada sejumlah lapangan raksasa berusia tua. Sementara itu, SKK Migas telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target. Salah satunya melalui pengeboran sumur pengembangan di sekitar lapangan yang ada, perluasan area pengeboran (step out), serta pengembangan struktur baru di Zona 4, Zona 7, dan Pertamina Hulu Rokan. Hingga Mei 2026, program tersebut baru menghasilkan tambahan produksi awal sekitar 10.000 barel per hari.

Di sisi lain, SKK Migas juga menjalankan program filling the gap dan triple 100 yang ditargetkan mampu menyumbang tambahan produksi sekitar 5.000 barel per hari. Namun realisasinya masih jauh dari harapan. Hingga Mei, tambahan produksi yang berhasil diperoleh baru sekitar 199 barel per hari, sehingga masih tersedia potensi sekitar 4.800 barel per hari yang diharapkan bisa terealisasi pada semester II/2026.

Program lain yang tengah berjalan mencakup perbaikan sumur eksisting melalui workover dan well service. Dari target pekerjaan pada 106 sumur, baru 28 sumur yang selesai dikerjakan. SKK Migas juga mengandalkan pengeboran 52 sumur pengembangan, program multi-stage fracturing pada 17 sumur, serta pengeboran sumur multilateral yang akan dimulai pada Juni 2026.

Selain mengoptimalkan lapangan eksisting, pemerintah mulai memanfaatkan sumur minyak masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Produksi dari sumur rakyat tercatat mencapai sekitar 1.500 barel per hari pada Mei 2026 dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Secara teori, seluruh program tersebut dapat memberikan tambahan produksi beberapa ribu barel per hari, namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada keberhasilan eksekusi di lapangan serta kecepatan sumur-sumur baru memasuki fase produksi.

Tantangan terbesar pemerintah sejatinya bukan hanya menutup selisih produksi tahun ini, melainkan menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar lapangan minyak utama Indonesia telah memasuki fase penurunan alamiah atau declining phase. Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai target 610.000 barel per hari sulit dicapai dalam waktu singkat.

“Sulit untuk mencapai target 610.000 bopd dalam 7 bulan ke depan sampai akhir tahun. Banyak lapangan kita memang sudah masuk declining phase, sudah mature field dengan high GOR dan high water cut,” ujar Hadi.

Menurutnya, mayoritas lapangan minyak nasional kini tergolong mature field dengan karakteristik gas-oil ratio yang tinggi dan kandungan air yang terus meningkat. Ketergantungan terhadap Blok Rokan dan Blok Cepu juga membuat produksi nasional sangat sensitif terhadap gangguan operasional maupun penurunan alamiah produksi dari kedua wilayah tersebut. Padahal, kedua blok tersebut selama bertahun-tahun menjadi penyumbang terbesar produksi minyak nasional.

Hadi berpendapat, untuk mengembalikan tren produksi ke fase pertumbuhan dibutuhkan penemuan lapangan-lapangan baru. Setidaknya, Indonesia membutuhkan sejumlah temuan berukuran menengah atau beberapa lapangan setara Banyu Urip yang mampu memberikan tambahan produksi signifikan. Ia menambahkan, kondisi produksi saat ini merupakan konsekuensi dari rendahnya investasi eksplorasi pada satu dekade sebelumnya. Porsi eksplorasi dalam total investasi hulu migas selama bertahun-tahun relatif kecil sehingga penemuan cadangan baru tidak mampu mengimbangi laju penurunan produksi dari lapangan-lapangan yang sudah menua. Akibatnya, ketika pemerintah berupaya mengejar target lifting saat ini, ruang geraknya menjadi sangat terbatas.

Di luar berbagai upaya jangka pendek yang sedang dilakukan, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai akar persoalan produksi minyak Indonesia berasal dari minimnya aktivitas eksplorasi selama lebih dari satu dekade terakhir. Ia berpendapat, menutup gap produksi sekitar 33.800 barel per hari pada kondisi saat ini bukan perkara mudah. Menurut Ishak, Indonesia menghadapi penurunan produksi alamiah sekitar 5% per tahun karena masih mengandalkan lapangan-lapangan tua.

SKK Migas memang telah menyiapkan sejumlah program seperti reaktivasi 4.500 sumur idle, percepatan legalisasi sumur masyarakat, hingga implementasi enhanced oil recovery di Blok Rokan dan Lapangan Banyu Urip. Namun, hasil dari program-program tersebut tidak dapat dirasakan secara instan. “Kalaupun dieksekusi tahun ini, hasilnya baru akan terlihat dalam satu hingga tiga tahun mendatang,” kata Ishak.

Terkait optimalisasi sumur rakyat, Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengingatkan agar upaya tersebut tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak mengorbankan aspek keselamatan maupun tata kelola. Ia mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menggenjot produksi dari sumur rakyat mengingat sejak awal kebijakan tersebut dijanjikan akan dijalankan secara prudent. Putra mengingatkan, pemerintah juga perlu memastikan target jangka pendek tidak justru mengorbankan keberlanjutan produksi di masa depan.

“Produksi tahun lalu cukup anomali dan bisa memenuhi target. Perlu dipastikan jangan sampai demi mengejar target tersebut justru mempersulit produksi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.