BGN Hentikan Sementara Pendaftaran Dapur Baru Program Makan Bergizi Gratis Demi Efisiensi Anggaran

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah awal efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan yang baru. Kebijakan moratorium ini menjadi prioritas utama dalam rangka penataan ulang pelaksanaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi fokus utama yang tengah dibahas dan disiapkan rencana kerjanya. “Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” ujarnya.

Nanik memaparkan empat langkah strategis yang disiapkan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar sasaran program lebih tepat. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru. Langkah ketiga adalah pembenahan dapur yang telah beroperasi agar sesuai standar, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keempat, perluasan pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema yang lebih efisien dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.

Terkait moratorium dapur baru, BGN akan terlebih dahulu merapikan dan mengevaluasi dapur yang sudah beroperasi. Saat ini, jumlah dapur MBG yang aktif telah mencapai lebih dari 27 ribu unit. “Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium,” jelasnya.

Kebijakan ini diambil karena sebaran dapur MBG dinilai belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T belum terlayani secara optimal. “Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujar Nanik.

BGN juga akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap wilayah agar pembangunan fasilitas tidak berlebihan dan tetap efisien. Setelah pemetaan selesai dilakukan, BGN akan menentukan apakah moratorium perlu dicabut atau dilanjutkan. Selain itu, dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun tata kelola akan dievaluasi hingga berpotensi disuspensi.

Untuk memperluas jangkauan MBG di daerah 3T, BGN tengah mengkaji sejumlah alternatif skema pembiayaan. Di antaranya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan dapur yang sudah tersedia seperti kantin sekolah atau fasilitas umum lainnya. “Kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” imbuhnya.