Kemendagri Luncurkan Instrumen Monitoring Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) bagi kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dengan pihak luar negeri, sebagai upaya menciptakan standar baku agar kolaborasi internasional lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan sendirian. Menurutnya, peran berbagai pihak, termasuk kerja sama luar negeri, menjadi bagian penting dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Selama ini, kata Tomsi, kerja sama antara pemda dengan mitra luar negeri memang telah berlangsung cukup masif, namun keberhasilannya sulit diukur karena belum adanya instrumen evaluasi yang seragam.

“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri, yang digelar di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta.

Di sisi lain, Tomsi menyoroti sejumlah hambatan yang masih membayangi pelaksanaan kerja sama tersebut. Kendala yang kerap muncul mencakup aspek administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum selaras, hingga masalah pembiayaan. Ia berharap instrumen baru ini dapat menjadi pedoman bagi daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan sekaligus menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengembangkan potensi masing-masing.

“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” tambahnya.

Tidak hanya itu, Tomsi juga mengungkapkan bahwa sebagian hasil kerja sama luar negeri masih berhenti pada tahap seremonial. Ia menilai sejumlah bantuan dari luar negeri hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak nyata di tingkat daerah.

“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, mayoritas kerja sama pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi oleh program pertukaran budaya. Oleh karena itu, Tomsi meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk lebih aktif menjembatani kepala daerah dalam menjalin kerja sama internasional yang lebih strategis.

“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” pungkasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Petra Karetji, Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi, serta para Kepala Bapperida dari berbagai daerah di Indonesia.