Wali Kota Medan Bantah Gubernur Sumut: Izin Berobat ke China Sudah Resmi dari Kemendagri

Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan bahwa perjalanannya ke China untuk menjalani pengobatan telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan ini muncul sebagai bantahan atas sikap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang sebelumnya menolak memberikan izin keberangkatan tersebut.

Bobby Nasution menjelaskan bahwa penolakan yang ia lakukan semata-mata merupakan pelaksanaan arahan pemerintah pusat mengenai pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah. Ia menekankan bahwa kewenangan pemberian izin bepergian ke luar negeri sepenuhnya berada di tangan Menteri Dalam Negeri.

"Ini ya, pokoknya izin ke luar negeri itu memang wewenangnya Mendagri. Ini wewenangnya Mendagri. Nah, kemarin kan pada saat itu, Pak Mendagri disampaikan Pak Presiden, 'Tolong dicatat.' Ya, kita sebagai anak buahnya Pak Mendagri juga, anak buahnya Pak Presiden, menyampaikan di Sumut ada," ujar Bobby usai rapat pemulihan pascabencana Sumatera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Bobby, pihaknya hanya bertugas melaporkan kepada Mendagri mengenai adanya kepala daerah di Sumatera Utara yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia menambahkan, apabila izin telah diterbitkan oleh Kemendagri, maka perjalanan tersebut dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi, nggak perlu dicari-cari, kita hanya menyampaikan. Kalau izinnya sudah dari Kemendagri, ya alhamdulillah, gitu. Berarti sudah mengikuti aturan," katanya.

Di sisi lain, Bobby mengakui bahwa dirinya sempat menolak surat perjalanan dinas luar negeri yang diajukan oleh rombongan Pemerintah Kota Medan bersama anggota DPRD Medan ke China. Langkah tersebut, menurutnya, diambil semata untuk menjalankan instruksi dari pemerintah pusat yang meminta agar perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi.

"Hal-hal yang pernah kita tolak atau di situ dianggap sulit, ya kita hanya menjalankan instruksi, arahan, saran dari pemerintah pusat, dari Pak Mendagri juga menyampaikan, 'Kalau bisa dibatasin'," ujarnya.