Wamendagri Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien di Hari Otonomi Daerah ke-30

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini ia sampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30. Acaranya berlangsung di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Dalam amanatnya, Bima menegaskan bahwa otonomi daerah itu bukan sesuatu yang statis. Justru sebaliknya ia adalah proses dinamis yang terus berkembang. Makanya, perlu penyempurnaan berkelanjutan. Dan di balik semua itu, kewenangan menjadi fondasi utama.

"Ada satu kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah. Satu kata yang menjadi ruh dari otonomi daerah dibandingkan dengan sistem yang lain, yaitu kewenangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Namun begitu, ia mengingatkan bahwa kewenangan saja tidak cukup. Harus diiringi kapasitas dan integritas. Baru hasilnya bisa optimal.

"Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan," tegasnya.

Menurut Bima, otonomi daerah tidak cuma soal bagi-bagi kewenangan. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar: menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat integritas pemerintahan, dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar di atas kertas.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini juga mencakup penguatan komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat. Juga konsolidasi kelembagaan sampai ke tingkat paling bawah sekalipun.

Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden. Yakni, terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

"Dalam peringatan Otonomi Daerah ini, izinkan kami menyampaikan pesan dan arahan yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak saja efektif, tetapi juga efisien," ujarnya.

Bima menambahkan, efisiensi jangan dipahami sempit sekadar menghemat anggaran. Bukan. Menurutnya, ini soal pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan. Transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Itu kuncinya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penguatan integritas. Penyederhanaan regulasi. Semua itu untuk mendorong inovasi di daerah. Bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan, katanya.

Terakhir, Bima mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi. Tujuannya jelas: mewujudkan otonomi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Selamat Hari Otonomi Daerah ke-30. Semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita untuk mensejahterakan rakyat, menghadirkan pemerintah yang efektif, dan bermanfaat bagi warganya," pungkasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, upacara ini juga dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan. Ini hasil dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025. Diberikan kepada sejumlah daerah yang berprestasi.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada: Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Di tingkat kota, penerima penghargaan antara lain Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Blitar, Bandung, Salatiga, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Semarang.

Sementara untuk tingkat kabupaten, ada 15 daerah yang mendapat penghargaan. Yaitu Banyuwangi, Sidoarjo, Kabupaten Bandung, Jombang, Indramayu, Gresik, Gianyar, Bojonegoro, Nganjuk, Ngawi, Banyumas, Malang, Bangli, Purbalingga, dan Hulu Sungai Selatan.