Pemerintah Targetkan Pembangunan PLTN Dimulai 2027

IDXChannel - Diversifikasi sumber energi terus digenjot. Tak cuma fokus pada energi terbarukan, pemerintah kini serius mempertimbangkan nuklir sebagai tulang punggung pasokan listrik yang stabil dan rendah karbon. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, upaya memaksimalkan bauran energi baru dan terbarukan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor.

Saat berbicara dalam acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4), Airlangga menyampaikan keyakinannya. Menurutnya, Indonesia punya modal lebih siap dibanding negara-negara tetangga di ASEAN.

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujarnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pengembangan energi nuklir kini dipandang sebagai opsi strategis untuk mengamankan ketahanan energi nasional. Alasannya sederhana: nuklir bisa jadi sumber baseload yang andal, melengkapi ketidakstabilan dari energi terbarukan dan mengimbangi penurunan penggunaan fosil.

Nah, untuk mewujudkannya, pemerintah mengklaim sudah menyiapkan banyak hal. Dari payung hukum, penguasaan teknologi, sampai menjalin kerja sama dengan mitra internasional. Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan adalah small modular reactor (SMR) yang dianggap lebih fleksibel.

Potensi bahan bakunya juga ada. Cadangan uranium dan thorium tersebar di beberapa wilayah, sebut saja Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Ini jadi modal dasar yang cukup menjanjikan.

Soal waktu, targetnya cukup jelas. Keputusan final pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ditargetkan pada 2027. Jika berjalan mulus, operasional perdana diharapkan bisa dimulai pada 2032. Capaian kapasitasnya pun tak main-main: sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, nuklir diharapkan berkontribusi signifikan untuk mencapai target Net Zero Emission di 2060.

Tapi, tentu saja, jalan menuju sana tidak mulus. Airlangga sendiri mengakui, percepatan implementasi sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Peran operator, beserta kemampuannya mengelola teknologi dan menyusun rencana yang konkret, jadi kunci utama.

Tak kalah penting adalah persiapan SDM dan transfer teknologi. Dan yang sering terlupakan: komunikasi publik. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat harus terus ditingkatkan untuk membangun pemahaman dan penerimaan. Ini faktor penentu keberlanjutan program.

Di sisi lain, kebutuhan industri masa depan juga harus dipertimbangkan. Sektor-sektor rakus energi seperti smelter dan pusat data membutuhkan pasokan listrik bersih yang sangat besar dan tak pernah padam. Karena itu, penguatan infrastruktur jaringan listrik, termasuk pengembangan smart grid, menjadi keharusan.

Sementara nuklir disiapkan, pemerintah memastikan tidak mengabaikan pengembangan energi terbarukan lain. Fokus utama masih pada energi surya, misalnya melalui program mengganti diesel di daerah terpencil. Industri panel surya dalam negeri juga didorong untuk mendukung kemandirian.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan,” tegas Airlangga.

“Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir.”

(NIA DEVIYANA)