Cadangan Devisa Indonesia Turun ke US$148,2 Miliar Akibat Pembayaran Utang Luar Negeri

Di akhir Maret 2026, cadangan devisa Indonesia kembali menyusut. Tekanan global yang belum reda, ditambah dengan kewajiban membayar utang luar negeri pemerintah, membuat angka itu turun ke posisi US$148,2 miliar. Sebulan sebelumnya, angka itu masih bertengger di US$151,9 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp17.021 per dolar, penurunannya mencapai sekitar Rp2.522,5 triliun bukan jumlah yang sedikit.

Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, mengakui hal itu.

“Tekanan utamanya memang berasal dari pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujarnya.

Namun begitu, ceritanya tak cuma soal utang. Ada beberapa faktor lain yang ikut bermain. Penerbitan global bond pemerintah, misalnya, juga memengaruhi pergerakan cadangan. Begitu pula dengan penerimaan dari pajak dan jasa. Di sisi lain, BI sendiri melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, yang ikut menyedot cadangan.

Langkah stabilisasi itu, menurut Ramdan, adalah respons wajar melihat gejolak pasar keuangan global yang masih tinggi volatilitasnya.

Meski turun, BI menilai posisi cadangan devisa kita masih tergolong aman. Angka US$148,2 miliar itu setara dengan pembiayaan impor selama 6 bulan, atau cukup untuk menutup impor dan pembayaran utang pemerintah selama 5,8 bulan. Standar kecukupan internasional biasanya hanya sekitar tiga bulan, jadi posisi kita masih jauh di atas ambang batas itu.

Bank sentral pun menegaskan, cadangan yang ada saat ini dinilai masih mampu menjaga ketahanan sektor eksternal. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional, kata mereka, tetap terjaga.

Ke depan, optimisme masih ada. BI meyakini ketahanan eksternal Indonesia akan tetap kuat. Keyakinan ini didasari oleh arus modal asing yang diperkirakan masih akan masuk, seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi dalam negeri. Daya tarik imbal hasil investasi di Indonesia juga masih jadi magnet.

Sebagai langkah lanjutan, koordinasi dengan pemerintah akan terus diperkuat. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.