Kapolri Serukan Buruh Jaga Iklim Investasi untuk Dukung Indonesia Emas 2045

MURIANETWORK.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan seluruh elemen buruh untuk turut menjaga iklim investasi Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jatiluhur, Purwakarta, Sabtu (21/2/2026). Menurut Sigit, menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan pemenuhan hak pekerja merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Keseimbangan Kunci Menuju Indonesia Emas

Dalam pidatonya di hadapan keluarga besar KSPSI, Kapolri dengan tegas menyampaikan bahwa kemajuan ekonomi nasional tidak boleh mengabaikan aspirasi para pekerja. Ia menggambarkan situasi ini sebagai sebuah pengelolaan bersama yang membutuhkan kearifan dan sinergi dari semua pihak.

"Di satu sisi investasi terus bertumbuh, namun di sisi lain aspirasi buruh tetap harus terjaga. Ini tentunya kita kelola dengan baik, sehingga kemudian semuanya bisa menjadi hal yang mampu kita wujudkan, Indonesia menjadi negara yang betul-betul bisa lepas landas menuju Indonesia Emas di tahun 2045," tutur Jenderal Sigit.

Stabilitas dan SDM sebagai Fondasi

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini memaparkan prasyarat fundamental agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik. Menurut analisanya, stabilitas dalam tiga aspek keamanan, ketertiban masyarakat, dan politik merupakan pondasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa kondisi yang kondusif ini, kepercayaan investor bisa dengan mudah luntur.

Selain itu, Sigit juga menyoroti aspek daya saing. Ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia agar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga berani bersaing di kancah global. Peningkatan kompetensi ini dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak pekerja dalam jangka panjang.

Peran Aktif Polri dalam Mediasi Industrial

Sebagai bentuk komitmen konkret, Kapolri memastikan bahwa institusinya akan terus mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri. Unit ini berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan dan pelayanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.

"Selama ini kita minta untuk memberikan pendampingan, memberikan pelayanan terhadap permasalahan-permasalahan industrial antara perusahaan dan buruh. Sehingga bisa dicapai satu kesepakatan yang tentunya ini bisa diterima oleh kedua belah pihak," jelasnya.

Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Dalam kerangka penyelesaian sengketa, Jenderal Sigit menegaskan prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh institusinya. Pendekatan hukum, dalam perspektif ini, ditempatkan sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium. Artinya, proses mediasi dan musyawarah untuk mufakat harus diutamakan.

"Proses penegakan hukum tetap akan berlaku apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran dan itu adalah ultimum remedium," tegas Kapolri.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Polri yang berusaha menjadi penjaga netralitas dan penengah yang adil, bukan sekadar alat penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan tercipta harmoni industrial yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menguntungkan seluruh pihak dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.