Perjanjian Dagang AS-Indonesia Buka Akses Pasar, tapi Bawa Risiko dan Komitmen Berat

Risiko makroekonomi juga mengintai. Komitmen impor senilai US$33 miliar, jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor bernilai tambah, berpotensi membebani neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

"Indonesia akan mengalami peningkatan defisit neraca perdagangan atau BOP, yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan membebani para pelaku usaha lokal yang memiliki kewajiban rupiah," tambah Deni.

Dimensi Geopolitik yang Sensitif

Aspek lain yang mendapat sorotan tajam adalah implikasi geopolitik perjanjian ini. Deni menyoroti kekhawatiran bahwa kewajiban Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan dengan kontrol ekspor dan sanksi AS terhadap negara ketiga dapat mengikis prinsip politik bebas-aktif yang selama ini dianut.

Pasal 5.1 ART, misalnya, mengatur bahwa Indonesia harus memberlakukan pembatasan setara jika AS menerapkan embargo dagang terhadap negara lain.

"Hal ini bukan hanya telah 'memaksa' Indonesia untuk memilih blok, tetapi juga telah mempersempit ruang manuver Indonesia ketika dinamika global makin terpolarisasi nantinya," tegas pengajar di Prasetya Mulya Business School ini.

Kesimpulan: Instrumen Netral yang Bergantung pada Eksekusi

Pada akhirnya, CSIS menyimpulkan bahwa ART sendiri bukanlah jaminan kesuksesan atau kegagalan. Pakta ini pada dasarnya adalah sebuah instrumen netral. Tanpa strategi industri yang kuat dan perlindungan bagi sektor-sektor rentan, kesepakatan ini bisa berubah menjadi mekanisme integrasi pasif yang justru memperdalam ketergantungan. Sebaliknya, dengan perencanaan dan eksekusi yang cermat, ART dapat menjadi pijakan untuk lompatan transformasi ekonomi Indonesia.

"Tantangannya bukan pada teks perjanjian yang telah disepakati saat ini, melainkan pada bagaimana kemampuan negara ini mengatur ulang posisi ekonominya sendiri," tutup Deni.