Potensi Panas Bumi 23.000 MW, Pemanfaatan Baru Capai 12 Persen

Potensi energi panas bumi Indonesia ternyata sangat besar. Sayangnya, pemanfaatannya masih jauh dari kata optimal. Hal ini diungkapkan oleh Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Menurutnya, cadangan geothermal kita mencapai sekitar 23 ribu megawatt. Angka yang fantastis, bukan? Tapi di sisi lain, yang baru bisa dimanfaatkan baru sekitar 2.700 megawatt saja.

"Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt,"

Kalau dihitung-hitung, itu baru sekitar 12 persen dari total potensi yang ada. Lantas, apa yang menghambat? Putri Zulhas, yang juga Ketua Fraksi PAN, merinci beberapa tantangan berat yang dihadapi.

Pertama, soal investasi. Nilainya sangat besar, dan risikonya pun tak kalah besarnya. Untuk mengetahui cadangan di suatu lokasi, harus dilakukan pengeboran eksplorasi terlebih dulu.

"Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur,"

Yang kedua, masalah regulasi. Ini cukup pelik. Kebanyakan lokasi pembangkit panas bumi ternyata berada di dalam kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Alhasil, perizinannya jadi rumit, melibatkan banyak kementerian secara bersamaan.

"Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan,"

Ia menekankan, dibutuhkan regulasi yang lebih transparan dan cepat untuk menarik minat investor. Selain dua hal tadi, ada lagi kendala lain yang tak kalah serius: infrastruktur.

Kerap terjadi, sumber energi sudah ditemukan di suatu tempat, tapi jaringan transmisi listriknya belum ada sama sekali. Untuk mengatasi ini, rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam RUPTL 2026-2034 diharapkan bisa menjadi solusi.

"Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi,"

Harapannya jelas. Dengan regulasi yang lebih baik dan dukungan infrastruktur, geothermal bisa menjadi investasi strategis yang mampu menggerakkan pasokan energi dalam negeri. Potensinya ada, tinggal eksekusinya saja.