BMKG dan BRIN Ingatkan Ancaman Nyata Sesar Lembang, Mitigasi Terhambat Fatalisme dan Pembangunan di Zona Merah

Laporan BMKG dan BRIN di awal 2026 soal Sesar Lembang itu gamblang, dan isinya bikin merinding. Di segmen Cimeta, gempa mikro terus terekam sepanjang 2025. Belum lagi Gunung Batu yang naik 40 sentimeter. Fakta-fakta mentah ini cuma satu artinya: lempeng di utara Bandung itu terus merayap, 3 sampai 5 milimeter tiap tahunnya.

Namun begitu, reaksi kita masyarakat dan pemerintah justru memperlihatkan masalah yang lebih pelik. Ada krisis literasi bencana di sini. Ada juga kejumudan berpikir yang mengkhawatirkan.

Kita ini, jujur saja, sering terjebak dalam fatalisme yang akut. Dari obrolan warung kopi sampai rapat-rapat dinas, ancaman geologis kerap disederhanakan jadi soal takdir belaka. "Sudah nasib," begitu kira-kira. Sikap pasrah macam ini berbahaya. Ia membuat data sains yang valid cuma jadi angin lalu, gangguan buat kenyamanan hidup sehari-hari. Padahal, Sesar Lembang bergerak berdasarkan hukum fisika yang pasti. Patahan ini tidak peduli dengan nasib sial atau keberuntungan. Doa tanpa ikhtiar mitigasi nyata jelas tidak cukup.

Bias Kognitif dan Amnesia Sejarah

Sebenarnya, tantangan terberat mitigasi di Bandung Raya sekarang bukan lagi memprediksi kapan gempa bakal terjadi. Sains sudah memberikan rentang waktunya. Persoalannya adalah mengubah pola pikir 2,7 juta jiwa yang merasa nyaman dalam ketidaktahuan.

Coba bayangkan. Siklus gempa besar di sini antara 170 sampai 670 tahun. Gempa besar terakhir terjadi di abad ke-15. Jarak waktu yang begitu panjang ini memutus memori kolektif sama sekali. Lalu muncul bias kognitif yang mematikan: karena bencana tidak terjadi hari ini, ya berarti tidak akan terjadi selamanya. Itu logika yang menipu diri sendiri.

Pemahaman publik tentang gempa juga masih dangkal, penuh sesat pikir. Banyak yang meremehkan potensi Magnitudo 6,8 hingga 7,0 dari Sesar Lembang, lalu membandingkannya dengan gempa Aceh atau Jepang yang berkekuatan M 9.

Logika itu cacat, dan peneliti BRIN sudah berulang kali mengingatkan. Kunci kehancuran justru terletak pada kedalaman sumbernya yang sangat dangkal.

Gempa dangkal tak butuh magnitudo raksasa untuk meluluhlantakkan kota. Sumbernya yang dekat permukaan membuat energinya menghantam langsung dan lebih destruktif. Warga Cimahi yang terancam amplifikasi guncangan, atau masyarakat Gedebage yang duduk di atas zona likuefaksi, harus paham fisika sederhana ini. Bahaya itu tidak cuma soal angka di skala Richter, tapi juga struktur tanah di bawah kaki kita. Mengabaikan faktor kedalaman sama saja dengan bunuh diri massal yang dilakukan tanpa sadar.

Penyangkalan yang Berbau Ekonomi dan Politik

Masalah sosiologis tadi makin runyam karena ada penyangkalan di level ekonomi dan politik. Beredar ketakutan yang sebenarnya tak berdasar bahwa membicarakan bencana akan mengusir investor dan mematikan pariwisata Lembang.

Pola pikir ini justru menjerumuskan. Pembangunan hotel, vila, tempat wisata terus dipacu di zona merah, seolah peta risiko itu tidak ada. Harus kita katakan dengan tegas: ekonomi yang dibangun di atas kerentanan bencana adalah ekonomi yang rapuh. Kehancuran infrastruktur bisa menghapus keuntungan puluhan tahun dalam hitungan detik.

Lihat saja Palu.

Kota itu lumpuh total karena tata ruangnya mengabaikan peringatan sains. Bandung sedang berjalan di tepi jurang yang sama, jika kita membiarkan hunian dan bisnis tumbuh subur di radius 100-150 meter dari garis patahan.

Melawan Mitos, Mengedepankan Data

Jadi, mitigasi Sesar Lembang harus diawali dengan revolusi nalar dan budaya. Pendekatan teknis macam membangun jalur evakuasi tak akan ada gunanya jika cara berpikir masyarakat masih mistis. Kita harus berhenti meninabobokan publik dengan kalimat penenang yang palsu.

Pertama, integrasikan kurikulum kebencanaan yang berbasis data lokal. Siswa di Bandung Raya tak boleh cuma hafal teori gempa umum. Mereka harus paham posisi sekolah dan rumah mereka relatif terhadap jalur sesar. Pengetahuan ini harus aplikatif. Generasi muda bisa jadi agen perubahan, membawa data sains ke meja makan untuk mendobrak kejumudan orang tua.

Kedua, terjemahkan data sains jadi bahasa yang membumi. Istilah teknis seperti 'amplifikasi' atau 'likuefaksi' harus disederhanakan agar dipahami pedagang pasar, supir angkot, atau ibu-ibu rumah tangga. Peringatan dini BMKG soal aktivitas mikrotremor di Cimeta harus sampai ke grup WhatsApp warga dengan narasi yang membangun kewaspadaan rasional. Transparansi informasi itu kunci. Menutup-nutupi data demi "ketenangan" adalah kejahatan publik.

Ketiga, jadikan standar bangunan tahan gempa sebagai gaya hidup, bahkan simbol status baru. Punya rumah dengan struktur beton bertulang yang kuat harusnya jadi kebanggaan, setara dengan punya kendaraan mewah. Pemerintah bisa beri insentif pajak untuk bangunan bersertifikat tahan gempa. Sebaliknya, beri sanksi tegas sosial dan administratif untuk bangunan komersial yang abai.

Pada akhirnya, menghadapi Sesar Lembang butuh lebih dari alat deteksi canggih atau anggaran besar. Kita butuh masyarakat yang rasional dan berdaya. Warga yang bisa membaca tanda alam, seperti kenaikan Gunung Batu itu, lalu meresponsnya dengan persiapan matang.

Pilihannya ada di kita: bersiap dengan akal sehat, atau pasrah menunggu giliran jadi korban akibat ketidaktahuan sendiri.

Randi Syafutra. Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, & Pendiri TERRA Indonesia.