Putra Mahkota di Pengasingan: Reza Pahlavi dan Mimpi Transisi Iran yang Terus Menggelora

Hampir setengah abad sudah Reza Pahlavi hidup di pengasingan. Ia pergi dari Iran sejak ayahnya, Shah terakhir, digulingkan pada 1979, dan sejak itu Amerika Serikat menjadi rumahnya. Namun, jarak ribuan kilometer tak membuatnya diam. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat gelombang protes melanda Iran di awal 2026, Pahlavi justru makin vokal. Dari jauh, ia mendorong aksi massa yang lebih besar dan menawarkan diri sebagai suara alternatif sebuah suara yang pro-demokrasi dan sekuler, yang menginginkan perubahan rezim.

Lahir tahun 1960, ia adalah putra tertua Shah Mohammad Reza Pahlavi dan Permaisuri Farah. Gelar Putra Mahkota disandangnya sejak usia belia, tujuh tahun, tepat saat upacara penobatan resmi ayahnya berlangsung pada 1967. Sayangnya, takdir berkata lain. Revolusi 1979 yang menggulingkan monarki pro-AS mengubah segalanya. Pahlavi, yang kala itu sedang menjalani pelatihan pilot tempur di AS, tak pernah lagi bisa pulang. Ia lalu melanjutkan studi ilmu politik di University of Southern California, dan memutuskan menetap untuk selamanya di sana. Kini, aktivitasnya berpusat pada advokasi melawan rezim Tehran.

Lalu, apa sebenarnya rencana Pahlavi?

“Misi tunggal hidup saya cuma satu: menempatkan rakyat Iran pada posisi di mana mereka bisa menentukan nasib sendiri lewat pemilu yang bebas dan adil,” begitu pengakuannya pada sebuah wawancara tahun 2023. “Begitu hari itu tiba, saat rakyat benar-benar memilih di bilik suara, misi politik saya selesai.”

Meski ia kerap bicara tentang referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan, Pahlavi juga tak sepenuhnya pasif. Ia berusaha memosisikan diri sebagai figur kunci dalam setiap skenario transisi bahkan mungkin untuk kepemimpinan jangka panjang. Contohnya, saat ketegangan Israel-Iran memuncak dalam perang 12 hari bulan Juni lalu, ia secara terbuka menawarkan diri untuk memimpin pemerintahan sementara jika rezim jatuh.

“Saya hadir hari ini untuk menyerahkan diri kepada sesama warga, untuk memimpin mereka menuju jalur perdamaian dan transisi demokratis,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Paris. “Saya tidak sedang memburu kekuasaan politik. Saya hanya ingin membantu bangsa besar kita melalui momen kritis ini, menuju stabilitas, kebebasan, dan keadilan.”

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah rencana transisi yang berlandaskan prinsip integritas wilayah, kebebasan individu, kesetaraan, serta pemisahan agama dan negara. “Bentuk akhir demokrasi nanti akan ditentukan rakyat Iran lewat referendum nasional,” tegasnya. Pahlavi juga tak menutup kemungkinan Iran menjadi monarki konstitusional, mirip beberapa negara lain yang masih punya raja seremonial dengan kekuasaan eksekutif di tangan parlemen.

Figur simbolis di mata banyak orang

Sudah lima dekade diasingkan, Pahlavi dan keluarganya masih punya basis dukungan yang solid di kalangan diaspora Iran. Banyak kelompok yang paling lantang mendukungnya aktif di media dan media sosial. Tapi, ini justru jadi masalah. Karena akses informasi di dalam Iran sangat dibatasi, sulit sekali mengukur sebenarnya seberapa besar dukungan untuknya di dalam negeri. Apalagi, bagi generasi muda Iran yang lahir setelah revolusi, monarki adalah sesuatu yang asing. Pertanyaan besarnya: akankah publik Iran pada 2026 mau menerima kembalinya sistem kerajaan?

Namun begitu, beberapa pengamat percaya Pahlavi tetap bisa memainkan peran. “Pada titik tertentu, gerakan perlawanan butuh sosok politik sebagai ‘manajer’, jika bukan sebagai figur pemersatu,” kata Alex Vatanka, pakar dari Middle East Institute di AS.

“Tak ada orang lain yang punya nama dan garis keturunan seperti yang dimiliki Pahlavi. Tapi, jalan yang harus ia tempuh tetap berat. Ia harus meyakinkan banyak pihak yang skeptis bahwa ia akan menjadi manajer transisi yang setia pasca-Khamenei, dan tidak akan memonopoli kekuasaan begitu ada kesempatan.”

Di sisi lain, beberapa langkah Pahlavi justru berpotensi merugikan dukungannya. Beberapa tahun terakhir, ia aktif menjalin hubungan dengan sejumlah pemimpin dunia. Yang paling mencolok tentu pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada musim semi 2023. Netanyahu diketahui termasuk pendukung utamanya. Mengingat permusuhan lama antara Iran dan Israel, hubungan ini jadi bumerang. Banyak warga Iran yang memandang pemerintah Netanyahu sebagai agresor, terutama setelah perang bulan Juni.

Transisi yang tak semudah dibayangkan

Lantas, mungkinkan protes-protes terkini benar-benar meruntuhkan rezim? Situasinya masih sangat tidak pasti. Lewat pesan di media sosial, Pahlavi terus mendesak agar pemogokan dan protes nasional dilanjutkan. Meski begitu, pesannya belakangan terasa lebih hati-hati, terutama setelah aksi keras terhadap pengunjuk rasa.

Memang, ada sinyal positif ketika para pedagang yang biasanya mendukung pemerintah ikut turun ke jalan di Teheran. Tapi para pengamat tetap skeptis. Mereka meragukan Iran bisa berubah menjadi demokratis dalam sekejap.

“Negara Iran itu mapan dan penuh krisis, baik secara kelembagaan maupun dari sisi aparat keamanan,” jelas Arshin Adib-Moghaddam, ahli dari SOAS University of London. “Demonstrasi saja tidak akan cukup untuk mengganti sistem. Para pengkaji serius Iran paham, banyak dari apa yang kita dengar tentang negara ini lebih berupa ilusi politik, jauh dari realita di lapangan.”

Pandangan serupa diungkapkan Vatanka. Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada kemampuan para pengunjuk rasa bertahan di jalanan, memicu pembelotan di dalam tubuh rezim, serta peran aktor eksternal seperti AS dan diaspora yang bisa “membentuk peristiwa” dari luar.

Baginya, kemampuan rezim bertahan bergantung pada apakah mereka bisa kembali menekan oposisi publik. “Pertanyaannya bukan cuma apakah mereka bisa mengatasi gelombang protes kali ini,” tulis Vatanka, “tapi apakah mereka punya tenaga untuk menghadapi gelombang berikutnya, yang pasti datang, meski yang sekarang ini gagal menggulingkan mereka.”