DPR Desak Kemlu Siapkan Skenario Darurat untuk WNI di Venezuela

Langkah Amerika Serikat yang menyerang Venezuela, bahkan disebut-sebut menculik Presiden Nicolas Maduro, tentu saja menimbulkan kecemasan. Di Jakarta, reaksi pun muncul dari Senayan. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR, secara khusus mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera siaga.

Menurutnya, Kemlu harus punya skenario darurat untuk menyikapi konflik yang tiba-tiba memanas ini. Situasi di Venezuela, kata Dave, berkembang sangat cepat dan penuh dinamika pasca-serangan AS. Di tengah gejolak itu, satu hal yang tak boleh dilupakan: keselamatan Warga Negara Indonesia di sana.

"Komisi I DPR RI mengimbau Kementerian Luar Negeri untuk terus memantau perkembangan secara intensif, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Caracas, serta menyiapkan skenario darurat apabila kondisi keamanan memburuk,"

kata Dave kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

"Diplomasi yang tenang namun sigap perlu dijalankan, agar setiap langkah yang diambil tetap sesuai dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara,"

tambahnya lagi.

Di sisi lain, Dave juga menggarisbawahi perlunya persiapan matang untuk memulangkan WNI jika situasi makin runyam. Pemerintah, dalam pandangannya, harus waspada tanpa terburu-buru.

"Terkait opsi pemulangan WNI, Komisi I DPR RI menilai bahwa langkah tersebut harus dipersiapkan sejak dini sebagai antisipasi, namun pelaksanaannya tetap menunggu perkembangan situasi di lapangan. Artinya, kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah,"

ujarnya.

"Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat."

Prinsip politik luar negeri bebas aktif, menurut Dave, harus jadi kompas. Indonesia tak boleh memihak, namun harus tegas membela keselamatan warganya. Dia berjanji Komisi I akan terus mengawasi langkah-langkah Kemlu, memastikan semuanya demi kepentingan nasional dan tetap selaras dengan hukum internasional.

Intinya sederhana tapi krusial: keselamatan WNI nomor satu, rencana evakuasi harus siap sedia, dan diplomasi Indonesia harus bijak sekaligus tegas menghadapi badai politik ini.