DPR Turun Langsung ke Aceh, Berkantor Bergantian di Lokasi Bencana

Rapat koordinasi sudah usai. Tapi bagi anggota Komisi VI DPR, Kawendra Lukistian, itu baru langkah awal. Ia menegaskan, DPR takkan berhenti di ruang rapat yang nyaman. Mereka akan turun langsung ke lapangan, mengawal proses pemulihan pascabencana dengan cara yang lebih konkret: berkantor bergantian di lokasi bencana.

"DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana," tegas Kawendra dalam keterangannya, Rabu kemarin.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri rakor Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12). Rakor itu sendiri dihadiri banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga para relawan.

Menurut Kawendra, kunci utamanya ada pada sinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar kompak. Hanya dengan begitu, program pemulihan bisa tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga yang terdampak.

"Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran," katanya.

Ia melanjutkan, "Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan."

Nah, peran DPR di sini adalah memastikan setiap kebijakan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pemulihan benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sedia kala.

"Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak," ujar Kawendra.

"Agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera."

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga sudah bicara soal upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya jelas: agar proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan efisien tanpa tumpang tindih.

Langkah nyatanya? Pimpinan DPR akan bergantian menempatkan diri mereka di Aceh. Kehadiran langsung ini dinilai krusial. Bukan sekadar simbolis, tapi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah komunikasi dengan pemda setempat.

"Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif," terang Dasco.

"Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah."

Dasco juga mengungkapkan, hasil rakor telah dilaporkan ke Presiden Prabowo yang rencananya akan berkunjung ke Aceh pada Rabu itu juga.

Harapannya, langkah-langkah ini bisa jadi fondasi yang kuat. Bukan cuma untuk pemulihan jangka pendek, tapi juga untuk perencanaan anggaran tahun 2026 nanti. Semua agar prosesnya lebih tertata dan tepat guna.