Buruh Jakarta Bergerak, Tolak UMP 2026 yang Dinilai Tak Wajar

Sejak pagi, suasana di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai ramai oleh kedatangan para buruh. Mereka berkumpul untuk menyuarakan penolakan terhadap angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5,72 juta. Suasana perlahan tapi pasti mulai memanas.

Pantauan di lokasi menunjukkan, massa mulai berdatangan sekitar pukul sepuluh lewat tiga puluh. Mereka memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, bersiap untuk bergerak. Rencananya, mereka akan berjalan kaki menuju kantor Gubernur DKI, lalu berputar kembali ke Patung Kuda sebelum akhirnya tujuannya adalah Istana Merdeka.

Di sisi lain, aparat sudah bersiaga. Pagar pembatas dan beton barier terpasang, beberapa mobil rantis polisi terlihat parkir di titik-titik strategis. Meski begitu, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan hingga berita ini diturunkan masih relatif lancar. Belum ada pengalihan atau rekayasa jalan yang diterapkan.

Aksi ini sendiri rencananya bakal digelar dua hari berturut-turut, menurut penggagasnya. Tuntutan utama ya soal UMP dan upah sektoral itu tadi.

Presiden KSPI Said Iqbal sudah mengonfirmasi rencana tersebut.

"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta," ujarnya, Minggu kemarin.

Dia memperkirakan, hari pertama diikuti sekitar seribu orang. Puncaknya nanti di hari kedua dengan aksi yang melibatkan ribuan sepeda motor. Said menegaskan, aksi hanya terpusat di sekitar Istana, tidak meluas ke Gedung DPR.

Angka yang Dinilai Tak Masuk Akal

Lantas, apa yang sebenarnya dipersoalkan? Intinya, para buruh menilai angka Rp 5,7 juta lebih itu janggal. Menurut Said Iqbal, nilainya malah lebih rendah ketimbang upah minimum di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

"Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang," tegas Said.

Dia menyoroti mahalnya biaya sewa tempat tinggal di ibu kota, yang jauh melampaui daerah sekitarnya. Belum lagi soal angka dari Survei Kebutuhan Hidup Layak. KSPI menyebut KHL riil di Jakarta itu sekitar Rp 5,89 juta per bulan. Nah, mereka menuntut revisi UMP agar setara dengan angka itu, plus kenaikan untuk upah sektoral provinsi.

Jadi, itulah yang memicu mereka turun ke jalan hari ini. Suara protes itu sudah mulai terdengar, dan nampaknya akan terus bergema hingga esok.