Tito Desak Daerah Siapkan Lahan untuk Huntap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah daerah diminta untuk segera bergerak. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa kesiapan data korban dan lahan menjadi kunci utama penanganan pascabencana. Tanpa itu, bantuan hunian tetap untuk masyarakat yang kehilangan rumah akan sulit direalisasikan dengan cepat.

Menurut Tito, saat ini ada upaya gotong royong besar-besaran. Pemerintah bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berencana membangun sekitar 2.600 unit huntap di tiga provinsi yang paling parah terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Targetnya jelas, yaitu warga yang rumahnya rusak total atau bahkan hilang sama sekali.

“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” tegas Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/12/2025).

Lalu, apa maksud ‘clear and clean’ itu? Tito menjelaskan, lahan yang dimaksud harus punya status hukum yang jelas, aman, dan layak secara teknis. Selain itu, lokasinya juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kedekatan dengan fasilitas sosial. Bayangkan saja, huntap harus dekat dengan pasar, sekolah, atau tempat ibadah agar kehidupan para korban bisa kembali berjalan normal.

Kecepatan pembangunan, ujarnya, sangat bergantung pada kesiapan daerah masing-masing. Ia mendorong jajaran Pemda untuk memprioritaskan penyiapan lahan, mengingat Presiden Prabowo juga telah memerintahkan pemanfaatan aset pemerintah untuk penanganan darurat ini.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” sambungnya.

Di sisi lain, progress sudah mulai terlihat. Groundbreaking untuk huntap ternyata sudah dilakukan di beberapa titik di Sumut. Aceh dan Sumbar akan menyusul, tentu saja setelah data dan lahannya benar-benar siap.

Tak hanya hunian tetap, pemerintah juga sudah menyiapkan skema bantuan dari APBN untuk korban dengan kerusakan rumah kategori ringan dan sedang. Jumlah unit yang disiapkan bahkan disebut lebih banyak agar jangkauannya bisa menyeluruh.

“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tandas Tito.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera, Kamis (25/12) kemarin. Rapat virtual yang digelar dari Wisma Mandiri, Jakarta, itu dihadiri sejumlah pejabat kunci. Hadir antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta para wakil gubernur dari tiga provinsi terdampak. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menangani persoalan ini.