Menhub Beri Sinyal Tegas, Target Nol Kendaraan Overdimensi 2027 Dimulai dari Jatim

Acara di Jawa Timur itu cukup meriah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sendiri yang hadir membuka kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025. Di tengah acara, ada momen yang menarik perhatian: Kemenhub memberikan piagam penghargaan kepada Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho. Apresiasi ini diberikan atas komitmen dan langkah-langkah strategisnya mendukung target nasional Zero Over Dimension Over Load 2027.

Nah, soal kebijakan itu, Menhub Dudy bersikap tegas. Dia menegaskan bahwa normalisasi angkutan barang bukan sekadar urusan teknis. Ini adalah langkah strategis untuk membangun sistem transportasi darat yang jauh lebih aman, tertib, dan tentu saja, berkelanjutan.

“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan fatal,” ujar Menhub, Selasa (16/12/2025). “Kerusakan jalan pun jadi lebih cepat, dan biaya sosial ekonominya sangat besar.”

Dia bahkan mengutip laporan WHO yang menyoroti kendaraan tak memenuhi standar sebagai salah satu pemicu kecelakaan fatal. “Satu korban jiwa saja,” tekannya, “sudah tidak bisa kita toleransi.”

Di sisi lain, penghargaan tak hanya untuk kepolisian. Kemenhub juga memberikan apresiasi serupa kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, dan Gerakan Sopir Jawa Timur. Semuanya dianggap punya peran penting.

“Keberhasilan Zero Over Dimension Over Load mustahil dicapai satu institusi sendiri,” ucap Menhub. “Sinergi semua pihak mutlak diperlukan agar sistem logistik nasional kita aman, efisien, dan kompetitif.”

Menanggapi hal ini, Gubernur Khofifah langsung menyatakan kesiapan Jatim. Dia bilang komitmen menuju target 2027 itu melibatkan semua unsur, dari pemda, pelaku usaha, sampai para sopir.

“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi,” kata Khofifah. “Masalah over dimension dan over load ini bagian yang harus kita rapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur.”

Menurutnya, kehadiran pejabat tinggi dari pusat dalam acara itu menunjukkan keseriusan pemerintah. Dia berharap tahun 2026 bisa jadi masa penyesuaian bersama sebelum penerapan penuh di 2027.

Khofifah juga menyoroti dampak yang lebih luas. Kendaraan bermuatan berlebih itu bisa merusak jalan yang seharusnya bertahan puluhan tahun dalam hitungan singkat. Ujung-ujungnya, anggaran untuk perbaikan membengkak dan distribusi logistik seperti beras, LPG, atau pupuk bisa terganggu.

“Keselamatan pengguna jalan nomor satu,” tegasnya. “Tapi kebijakan ini juga penting untuk menjaga kualitas jalan, dari tingkat kabupaten sampai nasional.”

Tak lupa, dia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kemenperin yang membawahi karoseri. Para pelaku angkutan barang, dalam pandangannya, adalah mitra strategis pemerintah daerah.

“Kami di Jatim sudah melakukan beberapa solusi teknis,” jelas Khofifah. “Misalnya, membangun jalan beton dengan lebar di atas standar di titik-titik industri padat lalu lintas. Ini bagian dari upaya kolektif kita.”

Pada kesempatan yang sama, aksi nyata langsung diperlihatkan. BPTD Kelas II Jawa Timur melakukan normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur dan ini dilakukan secara sukarela. Langkah ini dianggap sebagai contoh bagus transformasi melalui kolaborasi, bukan sekadar tindakan represif.

Dukungan juga datang dari korporasi. PT Jasa Raharja memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai bagian dari pencegahan kecelakaan. Sementara PT Jasa Marga berperan aktif mendukung penanganan over dimension di ruas tol yang mereka kelola.

Semuanya bergerak. Target 2027 memang masih di depan mata, tapi setidaknya, langkah awal sudah dimulai dari Timur.