Hidayat Nur Wahid: Dukungan PBB untuk Palestina Harus Diikuti Aksi Nyata

Dukungan Indonesia atas penetapan 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme di PBB mendapat apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Bagi HNW, langkah ini selaras dengan amanat konstitusi kita yang dengan tegas menolak penjajahan di atas dunia. Namun begitu, dukungan itu tak boleh berhenti di sini. Ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif lagi, melakukan lobi dan manuver politik di forum global demi penghapusan kolonialisme terutama yang dialami Palestina.

Sikap Indonesia yang konsisten menolak penjajahan memang patut diapresiasi. Di sisi lain, HNW menggarisbawahi sebuah fakta menarik dari voting resolusi di Majelis Umum PBB. Mayoritas anggota setuju, tapi dua negara menolak: Israel dan Amerika Serikat.

Lalu bagaimana dengan 54 negara yang abstain? Menurut HNW, sebagian besar dari mereka seperti Australia, Belanda, Belgia, hingga Perancis sebenarnya sudah mengakui kedaulatan Palestina. Artinya, secara prinsip mereka juga menolak penjajahan.

"Sementara dari 54 negara yang abstain, sebagian besarnya seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, Kanada, Swedia, Irlandia dan lain-lain adalah negara-negara yang sudah menyatakan resmi pengakuan atas Palestina sebagai Negara Merdeka, yang artinya juga menolak penjajahan atas Palestina,"

ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Resolusi bernomor A/RES/79/115 yang diadopsi awal Desember 2025 itu ia anggap sebagai momentum. Bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan panggilan bagi dunia untuk benar-benar bergerak menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa yang masih terjajah, khususnya Palestina.

Di sinilah poin krusialnya. Menetapkan hari peringatan itu penting, tapi yang lebih penting adalah memastikannya tidak jadi seremoni belaka. Perlu aksi nyata. Dan Indonesia, dengan mandat konstitusi yang kuat, seharusnya bisa berada di garda terdepan.

"Dan Indonesia, yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan dihapuskannya segala bentuk penjajahan di muka bumi, harusnya dengan adanya Resolusi PBB tersebut, bisa tampil lebih aktif di garda terdepan untuk memperjuangkan penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme seperti yang dilakukan Israel atas Palestina,"

tambahnya.

Dukungan 116 negara anggota PBB ia lihat sebagai modal besar. Itu mayoritas mutlak. Dengan basis itu, kerja sama bisa dipererat untuk aksi yang lebih konkret.

"116 negara itu adalah mayoritas mutlak dari anggota PBB, mereka penting konsisten hingga bisa bekerja sama lebih kuat untuk melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga segera terwujud Palestina merdeka,"

tegasnya.

Negara-negara yang abstain, meski banyak yang sudah mengakui Palestina, masih perlu diyakinkan. Bahwa peringatan ini penting untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai. Bahkan Amerika Serikat, yang satu suara dengan Israel, perlu disadarkan.

"Bukan hanya 54 negara itu, Amerika Serikat yang menolak juga perlu diyakinkan, karena bila terus bertindak sebagai sekutu Israel pihak yang telah dinilai bermasalah oleh ICJ, ICC dan berbagai lembaga Internasional serta opini publik, maka hal itu hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS,"

paparnya.

HNW menilai sikap AS yang terus membela Israel dalam isu hak pangan, genosida, hingga resolusi ini justru merusak citranya. Bahkan, menurutnya, hal itu bertolak belakang dengan upaya Presiden Donald Trump yang ingin dikenal sebagai inisiator perdamaian dunia.

Ia punya harapan. Alih-alih terus berada di posisi yang minor, AS sebaiknya membuka lembaran baru.

"Lebih baik bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB, AS membuka lembaran sejarah baru, memaksimalkan momentum tanggal 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana yang disikapi oleh mayoritas warga AS, untuk bisa hadirnya perdamaian yang diharapkan,"

pungkas HNW.