Keterlambatan Informasi Bencana Alam BMKG Disoroti DPR, Ini Responsnya

- Selasa, 11 November 2025 | 16:12 WIB
Keterlambatan Informasi Bencana Alam BMKG Disoroti DPR, Ini Responsnya

Keterlambatan Informasi Bencana Alam Jadi Sorotan Komisi V DPR

Komisi V DPR mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai keterlambatan penyampaian informasi bencana alam yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dinilai dapat menghambat upaya antisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Respons Lambat Terhadap Bencana Cuaca Ekstrem

Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, menyatakan bahwa sejumlah kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah belum mendapatkan respons yang cepat. Menurutnya, keterlambatan informasi berpotensi besar menghambat langkah antisipasi masyarakat di wilayah terdampak.

"Yang berkaitan dengan BMKG, akhir-akhir ini memang terjadi cuaca ekstrem. Banyak kejadian bencana alam tidak terduga di beberapa daerah, baik di luar Jawa, Jawa Tengah, maupun daerah-daerah di Jawa Barat. Tampaknya informasi itu agak terlambat menurut kami," ujar Haryanto dalam rapat bersama BMKG di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Perluasan Program Sekolah Lapang BMKG

Haryanto menjelaskan bahwa program Sekolah Lapang yang dijalankan BMKG seharusnya diperluas jangkauannya agar penyebaran informasi cuaca dan bencana ke masyarakat menjadi lebih efektif. Meskipun program ini dinilai sangat membantu, namun cakupannya saat ini masih terbatas.

"Sekolah Lapang ini banyak mempunyai fungsi membantu. Namun jika cakupannya tidak meluas dan volumenya hanya terbatas, maka tidak bisa memberikan informasi yang maksimal," tegas Haryanto.

Pentingnya Penambahan Peserta dan Jangkauan

DPR berharap BMKG dapat menambah jumlah peserta dan memperluas jangkauan program Sekolah Lapang agar lebih banyak masyarakat yang memiliki bekal memadai dalam menghadapi potensi bencana.

"Jika bekal Sekolah Lapang ini diperluas dan volumenya juga ditambah, hasilnya akan berbeda. Jumlah peserta yang hanya 30 orang dengan waktu terbatas tentu belum optimal," tandas Haryanto.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya peningkatan sistem peringatan dini bencana dan edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak bencana alam di masa depan.

Editor: Handoko Prasetyo

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar