Boikot Dubai dan UAE: Sikap Atas Pembantaian di Sudan
Gerakan boikot terhadap Dubai dan Uni Emirat Arab (UAE) semakin menguat sebagai bentuk protes atas keterlibatan mereka dalam konflik Sudan. Banyak yang mempertanyakan, apakah boikot benar-benar berdampak bagi UAE?
Esensi dari aksi boikot global terhadap entitas yang terafiliasi, bukan semata-mata soal seberapa besar dampak ekonominya. Lebih dari itu, boikot adalah bentuk sikap dan ekspresi keyakinan. Ini adalah tindakan simbolis yang menunjukkan solidaritas, sekaligus menjadi cerminan dari selemah-lemahnya iman jika diam saja.
Laporan investigasi independen PBB telah mengungkap keterlibatan UAE dalam konflik berdarah di Sudan. Oleh karena itu, aksi boikot terhadap Dubai dan seluruh UAE merupakan respons logis dan bentuk tanggung jawab moral umat.
Ruang boikot sangatlah luas. Bukan hanya terbatas pada produk konsumsi, tetapi juga mencakup sektor jasa. Destinasi wisata seperti Dubai, yang populer di kalangan traveler Indonesia, serta penggunaan maskapai Etihad Airways, dapat menjadi target boikot yang signifikan. Dengan mengurangi dukungan ekonomi terhadap sektor-sektor ini, kita turut menyuarakan penolakan atas kekejian yang terjadi di Sudan.
(Kang Irvan Noviandana)
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Bupati Pati Tak Dimakzulkan, PDIP Sendirian Usulkan Pemberhentian
Kisah Inspiratif Enik Susilowati: Dari Keterbatasan Menuju Cita-cita di SRT 2 Banyuwangi
Sekolah Rakyat: Program Gratis Pemerintah Putus Rantai Kemiskinan
Kecelakaan Beruntun 4 Mobil di Pantura Cirebon: Kronologi, Penyebab, dan Korban