DPRD Kalbar Usul Program Rp 522 Miliar ke Pemerintah Pusat untuk 2026

DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah menyampaikan sejumlah usulan program strategis kepada Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026. Usulan pembangunan Kalimantan Barat ini telah dipersiapkan sejak 2025, berangkat dari hasil Musrenbang mulai dari tingkat RT, RW, masyarakat, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dukungan Penuh untuk Pembangunan Kalbar

Menurut anggota DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar, seluruh usulan yang diajukan merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan di Kalbar. Usulan ini juga mencakup hasil reses para anggota dewan yang dihimpun langsung dari aspirasi masyarakat di daerah.

Zulfydar menjelaskan, "Perkembangan ini baru berjalan satu bulan, dan pemerintah pusat mulai melakukan efisiensi anggaran tahun 2025. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat menginisiasi program senilai Rp 522 miliar yang langsung ditangani oleh pusat."

Fokus pada Kebutuhan Dasar Masyarakat

DPRD Kalbar menegaskan pentingnya program pusat yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor prioritas yang diharapkan mendapat perhatian meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta program MBG (Musrenbang Based Governance).

"Kita sebagai masyarakat Kalbar sangat membutuhkan perhatian di bidang pendidikan dan kesehatan, juga infrastruktur yang masih banyak rusak dan belum sempurna. Harapannya, pemerintah pusat dapat membiayai dan menangani langsung sektor-sektor tersebut," tegas Zulfydar.

Transparansi Alokasi Anggaran dan Prioritas Daerah

Dalam rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD Kalbar juga meminta kejelasan mengenai rincian alokasi anggaran sebesar Rp 522 miliar tersebut. Pertanyaan kunci yang diajukan mencakup porsi anggaran untuk Kalbar serta daerah mana saja yang menjadi prioritas penanganan.

Lebih lanjut, Zulfydar mengungkapkan adanya program Inpres untuk Kabupaten Kubu Raya dan rencana alokasi dana sebesar Rp 1 triliun untuk Kabupaten Ketapang. Hal ini mendorong daerah lain di Kalbar untuk turut memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional bagi wilayah masing-masing.

Ia berharap, "Ini bisa menjadi alat ukur sekaligus pembanding agar program-program yang direncanakan dapat berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Barat."