Kebijakan Purbaya: Rp200 Triliun untuk UMKM dan Tantangan Sistem Ekonomi

Edy Mulyadi
Jurnalis Senior

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat terobosan kebijakan baru dengan melarang bank-bank Himbara menyalurkan kredit Rp200 triliun kepada konglomerat. Dana stimulus ekonomi ini secara khusus ditujukan untuk menggerakkan sektor riil dan pelaku ekonomi lapisan bawah, terutama UMKM. Purbaya juga mengeluarkan larangan pembelian dolar asing untuk menjaga stabilitas nilai rupiah.

Kebijakan Purbaya patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam sistem ekonomi yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada pemodal besar. Pernyataan pejabat tinggi negara ini memberikan angin segar bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

Secara teori, penambahan likuiditas perbankan sebesar Rp200 triliun diharapkan dapat menurunkan suku bunga dan mempermudah akses kredit bagi dunia usaha. Tujuan akhirnya adalah menggerakkan ekonomi rakyat melalui percepatan perputaran ekonomi di sektor riil.

Dilema Distribusi Dana Melalui Perbankan

Namun, niat baik pemerintah sering kali terbentur sistem yang tidak mendukung. Meski dana Rp200 triliun tidak mungkin disalurkan langsung tanpa mekanisme distribusi, ketergantungan pada sistem perbankan konvensional tetap berorientasi profit daripada maslahat publik.

Bank-bank negara sekalipun tetap beroperasi berdasarkan logika pasar dimana nasabah dengan agunan kuat, arus kas stabil, dan risiko rendah akan menjadi prioritas. Akibatnya, dana stimulus tetap berpotensi lebih banyak mengalir ke korporasi menengah-besar dibandingkan UMKM.

Alternatif Distribusi Langsung ke Masyarakat

Pemerintah sebenarnya memiliki berbagai opsi penyaluran dana produktif langsung ke akar rumput tanpa bergantung sepenuhnya pada bank komersial. Salah satunya melalui mekanisme dana bergulir berbasis koperasi atau BUMDes yang kredibel.

Dengan penerapan sistem pengawasan digital dan audit terbuka, dana Rp200 triliun dapat dialokasikan ke ribuan koperasi produktif di seluruh Indonesia. Setiap koperasi kemudian menyalurkan pinjaman mikro kepada petani, nelayan, dan pengusaha kecil dengan bunga minimal serta pendampingan usaha.

Alternatif lain adalah program padat karya langsung untuk proyek-proyek rakyat seperti irigasi, reforestasi, tambak, dan rumah produksi. Model ini langsung menyerap tenaga kerja, menumbuhkan daya beli, dan menyalakan ekonomi dari bawah.

Perspektif Ekonomi Berkeadilan

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyaluran dana publik seharusnya mengikuti semangat baitul mal dimana seluruh harta negara diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Hadis Rasulullah SAW menegaskan: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Purbaya berusaha menegakkan keadilan di tengah sistem ekonomi yang timpang. Namun selama kebijakan fiskal masih bergantung pada logika perbankan dan pasar, niat baik pejabat akan selalu terbentur tembok sistemik.

Tantangan terbesar bukan sekadar melarang bank memberi kredit ke konglomerat, melainkan keberanian mencari jalan baru yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Rp200 triliun seharusnya menjadi alat pemerataan yang efektif, bukan sekadar pelumas pertumbuhan ekonomi semata.

Jakarta, 29 Oktober 2025