Kasus Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Ambisi Tiga Periode Jokowi?

Direktur Gerakan Perubahan dan anggota Advisory Board MSI, Muslim Arbi, menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menyimpan banyak misteri. Menurutnya, kasus Whoosh berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap ambisi politik masa lalu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk upaya memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.

Muslim Arbi menjelaskan bahwa kerja sama proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang digagas pada era Jokowi merupakan indikasi kuat adanya kepentingan politik yang lebih dalam. "Whoosh adalah simbol gunung es dari kebijakan yang diselimuti kepentingan kekuasaan. Proyek ini tidak berdiri sendiri," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Ia mengungkapkan tiga skenario politik yang sempat beredar sebelum Pilpres 2019-2024 untuk memperpanjang masa kekuasaan Jokowi. Skenario pertama adalah memperbolehkan Jokowi menjabat tiga periode. Skenario kedua menunda pelaksanaan pemilu, dan skenario ketiga memperpanjang masa jabatan dua tahun dengan alasan pandemi COVID-19.

"Alhamdulillah, tekanan publik yang sadar konstitusi dan berpikir sehat menggagalkan skenario itu. Namun, dengan dimunculkannya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, terlihat upaya pelanggengan kekuasaan melalui dinasti politik," tegas Muslim Arbi.

Menurut analisis Muslim Arbi, setelah kekuasaan berpindah kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai terbongkar berbagai kelemahan dari pemerintahan Jokowi selama satu dekade. Proyek infrastruktur ambisius seperti Whoosh kini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kerugian negara dan masalah transparansi pembiayaan.

"Jokowi dan Luhut kini seperti mau cuci tangan dan mencari alibi atas proyek itu. Padahal, Whoosh bisa menjadi pintu pembuka untuk mengungkap seluruh kebijakan bermasalah yang merugikan bangsa," tambahnya.

Muslim Arbi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengusut tuntas kasus Whoosh. "Publik yang waras harus mengawal KPK agar tidak takut menelusuri keterlibatan siapa pun, termasuk Jokowi dan Luhut, demi kebenaran dan keadilan negara," tutupnya.