Polemik Ijazah Gibran Rakabuming: Roy Suryo Minta Surat Penyetaraan Dicabut

Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali menjadi sorotan. Roy Suryo dan Rismon Sianipar mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu, 15 Oktober 2025, untuk mendesak pencabutan surat penyetaraan ijazah Gibran.

Klaim Pemufakatan Jahat dan Ketidaksesuaian Data

Dalam kunjungannya, Roy Suryo menyatakan bahwa proses pengajuan pencalonan Gibran melibatkan kesalahan. Ia menuding adanya "pemufakatan jahat" antara Gibran dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Pendidikan dan KPU pada masa itu.

Roy Suryo mempertanyakan data pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (2002-2004). Ia mengutip pernyataan Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University (NTU) yang menyebut bahwa sekolah tersebut setara dengan O-Level, bukan SMA. Lulusan O-Level, menurutnya, tidak dapat langsung masuk perguruan tinggi tanpa melalui pendidikan lanjutan seperti A-Level atau Junior College.

Persoalan Kelulusan di UTS Insearch dan MDIS

Polemik juga menyangkut pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney. Roy Suryo merujuk pada pengakuan Ikhsan Katonde, WNI di Australia, yang menyatakan bahwa Gibran mengaku tidak menyelesaikan programnya di sana. Roy Suryo menegaskan bahwa program di UTS Insearch biasanya hanya berlangsung 9-12 bulan, bukan tiga tahun.

Soal kelulusan Gibran dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) juga ditolaknya. Roy Suryo menyebut MDIS sebagai institusi swasta dengan peringkat rendah (46 dari 55) di Singapura dan tidak tercatat dalam ranking universitas dunia.

Perbedaan Data dan Permintaan Pencabutan Ijazah

Roy Suryo mengungkapkan adanya perbedaan data pendidikan Gibran antara yang tercantum di situs KPU dan Kementerian Sekretariat Negara. Perbedaan kronologi pendidikan (S1 di MDIS dulu, baru matrikulasi di UTS) ini dianggapnya sebagai sebuah kejanggalan.

Ia meminta pertanggungjawaban dari Dr. Sutanto, penandatangan surat penyetaraan ijazah, yang menurutnya bukan berbentuk Surat Keputusan yang semestinya. Roy Suryo mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu'ti, untuk mencabut surat tersebut.

Pencabutan surat penyetaraan ijazah ini, jika dikabulkan, berpotensi membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional untuk menduduki kursi Wakil Presiden dan dapat berujung pada pemakzulan.

Respon Publik terhadap Polemik Ijazah Gibran

Video kunjungan ini yang diunggah di kanal YouTube Balige Academy menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang mendesak pemerintah dan Kemendikdasmen untuk transparan dan berani menyatakan yang benar dalam menangani kasus ini, dengan beberapa bahkan menyerukan untuk menyegerakan proses pemakzulan.