Wahdah Islamiyah Soroti Kesenjangan Ekonomi dalam Dialog Kebangsaan Menjelang Muktamar V

Wahdah Islamiyah menggelar Dialog Kebangsaan bertema "Arah Indonesia dan Masa Depan Bangsa" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026). Forum strategis ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Muktamar V Wahdah Islamiyah yang mengusung slogan "Salam Sehat Indonesia".

Dialog yang dipandu kolumnis Tony Rosyid itu menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya politisi Partai Gerindra Fuad Bawazier, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, wartawan senior Hersubeno Arief, dan pengamat politik Rocky Gerung.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Muhammad Zaitun Rasmin, menjelaskan bahwa slogan Muktamar V memuat komitmen pencerahan pada tiga aspek utama: sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Forum ini sekaligus menjadi wadah sosialisasi pemerataan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat.

"Kita harus objektif. Kalau ada yang kurang bilang kurang, kalau buruk katakan buruk. Namun, betapapun buruknya keadaan, Wahdah selalu memandang dari sisi positif bahwa tetap ada jalan keluar dan solusi," ujar Ustaz Zaitun.

Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini memang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kendati demikian, tidak ada kata menyerah bagi Wahdah Islamiyah untuk tetap optimistis menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan secara bersama-sama.

Sorot Kesenjangan Ekonomi dan Desakan Penegakan Pasal 33 UUD 1945

Kondisi ekonomi nasional menjadi sorotan utama dalam diskusi. Politisi Partai Gerindra yang juga Komisaris Utama MIND ID, Fuad Bawazier, menekankan bahwa penyatuan bangsa membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terlebih dahulu.

Menurut Fuad, kunci utama penyelesaian krisis ekonomi nasional terletak pada komitmen pemerintah menjalankan mandat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten. Langkah ini mendesak dilakukan guna mengikis dominasi kelompok oligarki yang menguasai sumber daya strategis negara.

"Masalah kita banyak sekali, dan yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Kita harus menuntut pemerintah agar melaksanakannya karena selama ini aset negara dikuasai oleh pengusaha yang itu-itu saja," tegas Fuad Bawazier.

Pengamat sosial politik dan akademisi UNJ, Ubedilah Badrun, memaparkan jurang kesenjangan ekonomi di Indonesia yang berpotensi memicu ketimpangan sosial berbahaya.

"Kesenjangan di republik ini jurangnya terlalu jauh dan dalam. Sebanyak 10 persen penduduk menguasai 70 persen aset nasional, sementara 90 persen penduduk berebut 30 persen sisanya," papar Ubedilah.

Ubedilah mengkritik tingginya kebocoran kekayaan alam ke luar negeri, maraknya praktik korupsi, serta naiknya angka bunuh diri akibat tekanan ekonomi. Ia menilai dukungan politik mayoritas di parlemen seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk mengeksekusi skala prioritas pembangunan secara tegas.

Tantangan Sistem Politik dan Harapan Masa Depan

Dari sisi analisis politik dan media, wartawan senior Hersubeno Arief menyoroti tingginya biaya politik transaksional dalam pemilu. Ia menilai tingginya modal kampanye menjadi pemicu utama rusaknya pendidikan politik masyarakat dan munculnya praktik koruptif.

Optimisme terhadap masa depan Indonesia disuarakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Ia meyakini prospek ekonomi Indonesia tetap cerah apabila pemerintah konsisten mengeksekusi penertiban tambang ilegal serta mengimplementasikan Asta Cita secara riil.

"Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan memberikan dampak positif secara menyeluruh bagi masyarakat. Kita berharap implementasi Asta Cita Presiden dapat terealisasi secara konkret untuk menjamin kesejahteraan rakyat," kata Tamsil Linrung.