Program peningkatan kesejahteraan guru yang sempat digembar-gemborkan dalam kampanye hingga kini tak kunjung terwujud. Sebaliknya, guru justru menghadapi efisiensi anggaran yang menggerus hak mereka.
Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya menyoroti adanya program yang tidak pernah dijanjikan saat kampanye, namun tetap direncanakan dan dijalankan. Ia mempertanyakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengkaji, menulis ulang, dan mencetak program tersebut.
Padahal, salah satu janji kampanye yang paling menonjol adalah penambahan gaji guru. Hashim bahkan sempat menyatakan mulai Oktober 2024 gaji guru naik menjadi Rp2 juta per bulan. Namun, hingga kini kabar tersebut tidak ada kelanjutannya.
Berdasarkan kesaksian Iman Zanatul Haeri dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), yang terjadi justru sebaliknya. Gaji dan tunjangan guru terkena efisiensi anggaran dan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guru PPPK Paruh Waktu
Iman Zanatul Haeri, guru sekaligus Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyoroti nasib lebih dari 100.000 guru yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka menghadapi status yang tidak jelas dan kesejahteraan yang tidak menentu, meskipun berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tapi 100.000 lebih guru, jadi PPPK Paruh waktu, dengan jaminan status tidak jelas, kesejahteraan yang tidak tentu, padahal mereka ASN. Itu hanya terjadi di zaman MBG," tulisnya dalam akun media sosial, beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti kondisi anak-anak di luar sekolah yang jumlahnya mencapai 4 juta. Angka putus sekolah tercatat 217 ribu, sementara anak SMP yang tidak melanjutkan pendidikan mencapai 337 ribu.
Kebebasan Berpendapat Terhambat
Iman juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang survei yang akan dirilis, yang kemungkinan menyimpulkan bahwa MBG tidak membebani guru. Namun, ia menilai cara bertanya dalam survei tersebut tidak fair karena mencampurkan MBG dengan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), proposal kegiatan sekolah, dan hal lainnya.
"Ya sial amat jadi guru, mau berpendapat aja sudah dipagari kebebasannya. Mau jawab SPMB tidak membebani," tulisnya.
Dalam pemberitaan media nasional, Iman menegaskan bahwa kesejahteraan dan masa depan para pendidik masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. "Ketika mereka yang mendidik justru merasa seperti tamu di negerinya sendiri," demikian penggalan pernyataannya yang dikutip.
Artikel Terkait
Kejagung Siap Dampingi BGN Perbaiki Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN dalam Kasus Dugaan Korupsi Makan Bergizi Gratis
Guru Diwajibkan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan ke Siswa, Ini Alasannya
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Picu Krisis Keuangan dan Gaji Pegawai Seret