Netanyahu Menolak Rencana Perdamaian Trump, Kesepakatan Gaza Runtuh

Kesepakatan damai yang diumumkan mantan Presiden AS Donald Trump untuk Gaza hanya bertahan kurang dari dua minggu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak rencana 15 poin yang disebut sebagai "terobosan bersejarah" itu, menegaskan bahwa Israel tidak akan mundur dari Gaza sebelum Hamas benar-benar melucuti senjatanya.

Dalam rapat kabinet pada 9 Agustus, Netanyahu menyatakan penolakannya secara tegas. Ia menekankan bahwa tentara Israel tidak akan meninggalkan Gaza selangkah pun sebelum ada jaminan nyata, bukan sekadar pura-pura, dari Hamas. Ia juga menambahkan bahwa selama ia memimpin, ia tidak akan pernah menerima pendirian negara Palestina.

Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi Trump, yang pada 30 Juli mengumumkan bahwa "Dewan Perdamaian" yang dibentuknya telah mencapai kesepakatan tentang pelucutan senjata penuh Hamas. Dewan tersebut, yang diketuai langsung oleh Trump dan beranggotakan perwakilan Israel tanpa kehadiran Palestina, merilis rencana 15 poin yang diklaim telah disetujui kedua belah pihak. Namun, pengumuman sepihak ini justru membuat pemerintah Netanyahu berada dalam posisi sulit, seolah-olah ada yang melamar atas nama orang lain tanpa izin.

Isi rencana itu sendiri sarat dengan kontradiksi mendasar. Israel menuntut Hamas menyerahkan senjata terlebih dahulu sebelum menarik mundur pasukannya, sementara Hamas menginginkan sebaliknya: Israel mundur dulu, baru pelucutan senjata dilakukan. Trump, alih-alih menjembatani perbedaan ini, hanya mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai, seolah-olah persoalan urutan bisa lenyap dengan sendirinya.

Penolakan Netanyahu bukan tanpa alasan politik. Dengan pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober, survei menunjukkan elektabilitasnya menurun. Koalisi pemerintahannya sangat bergantung pada partai-partai sayap kanan ekstrem yang sejak awal menentang rencana AS. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, misalnya, langsung menyebut rencana itu "bertentangan dengan sasaran perang" pada hari pengumumannya. Di bawah tekanan semacam ini, Netanyahu harus tampil lebih keras dari biasanya untuk mempertahankan dukungan politiknya.

Menariknya, Gedung Putih merespons penolakan itu dengan dingin. Menurut media Israel, pihak AS menganggap penolakan Netanyahu sebagai bagian dari "politik elektoral" dan tidak terlalu memedulikannya. Bagi pemerintahan Trump, yang dibutuhkan hanyalah sebuah laporan pencapaian diplomatik untuk dipamerkan di dalam negeri, terlepas dari apakah laporan itu benar-benar bisa direalisasikan atau tidak.

Fenomena ini menggambarkan absurditas politik Timur Tengah: seorang presiden AS mengumumkan terobosan bersejarah, lalu salah satu pihak yang terlibat langsung menyangkalnya di depan umum; Gedung Putih menanggapinya dengan santai, seolah tidak ada yang salah; sementara dua juta penduduk Gaza yang menjadi korban perang tetap terperangkap dalam kehancuran. Trump mungkin bisa mengetik beberapa kata di media sosial dan membuat dunia percaya bahwa perdamaian sudah dekat, tetapi bagi mereka yang benar-benar merasakan dampak konflik, tidak ada yang berubah.