PKS dan Fungsi Dakwah di Tengah Hening

Ketika seorang jurnalis mencoba mengkritisi PKS dan elemen 212 yang belakangan jarang terlihat di pentas politik, tanggapan yang muncul beragam. Bahkan, ada yang merespons dengan kata-kata kasar, seperti yang biasa dilontarkan buzzer pendukung pemerintah. Namun, kritik adalah hal yang wajar, terutama terhadap partai yang mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah.

PKS selama ini dikenal sebagai partai yang kerap menggelar demonstrasi untuk mengoreksi kebijakan penguasa. Namun, belakangan, aktivitas itu nyaris tak terlihat. Pertanyaannya, apakah sikap kritis itu mereda karena PKS telah menikmati fasilitas kekuasaan? Atau PKS telah menjadi seperti partai politik lain yang hanya fokus pada kekuasaan?

Pertanyaan serupa juga muncul dari kalangan pendukung Prabowo. Seorang kader keras Prabowo, Asma Dewi, pernah mempertanyakan mengapa PKS tidak membela kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai kritik publik, padahal banyak kader PKS yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Namun, PKS bukan satu-satunya partai yang diam. Golkar dan Demokrat juga tak terlihat membela program tersebut. Mereka lebih memilih menikmati kue kekuasaan daripada bersuara yang bisa berdampak pada elektabilitas.

Padahal, program MBG dinilai zalim karena mengambil hak pajak rakyat untuk dinikmati segelintir orang yang terlibat bisnis SPPG. Korupsi yang terjadi dalam program ini semakin memperkuat anggapan tersebut. Fungsi partai sebagai penyeimbang kekuasaan dan fungsi dakwah untuk mengoreksi penguasa seharusnya dijalankan, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.

Ketika PKS memilih diam, publik berhak bertanya: apakah partai ini telah larut dalam kekuasaan dan sibuk menikmati legitnya kue kekuasaan?