Dua JPO di Rasuna Said Akan Disambungkan, Ini Penjelasan Pemprov DKI dan LRT Jabodebek

Dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang belakangan viral di media sosial karena dijuluki JPO 'love-hate relationship' dipastikan akan segera disambungkan. Kedua jembatan yang berdiri berdampingan namun tidak terhubung itu menjadi sorotan setelah banyak pengguna transportasi umum kebingungan saat ingin berpindah moda.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (5/8), kedua JPO tersebut hanya terpisah sekitar 50-60 sentimeter. Salah satunya merupakan JPO integrasi berwarna oranye yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said dengan Halte Transjakarta. Sementara di sebelahnya berdiri JPO milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melintang di atas Jalan HR Rasuna Said.

Di bawah JPO milik Pemprov DKI, terpasang papan informasi yang mengarahkan pejalan kaki untuk menggunakan JPO integrasi jika ingin mengakses LRT maupun Transjakarta. Kondisi ini dinilai membingungkan, terutama bagi warga yang baru pertama kali datang ke kawasan tersebut.

Kepemilikan Berbeda

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menjelaskan bahwa kedua JPO tersebut memiliki kepemilikan yang berbeda. JPO yang terhubung dengan Halte Transjakarta merupakan aset Transjakarta, sedangkan JPO di sampingnya adalah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Jembatan yang nyambung ke Transjakarta itu punya TJ yang bangun, sedangkan yang satunya punya Pemda," kata Radhitya kepada kumparan, Selasa (4/8).

Ia menegaskan, aset LRT Jabodebek hanya mencakup bangunan berwarna oranye yang terdiri dari tangga, lift, dan jalur pejalan kaki menuju stasiun. "Kalau dari kita, secara kepemilikan bangunan LRT hanya sebatas bangunan yang berwarna oranye. Dari trotoar sisi kiri dan kanan naik, lalu langsung masuk ke bangunan stasiun, itu punya LRT," ujarnya.

Radhitya mengungkapkan, LRT Jabodebek bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah melakukan joint inspection untuk membahas kondisi kedua JPO tersebut. "Intinya kita sudah bersama Dinas Bina Marga melakukan joint inspection atau tinjauan lapangan. Memang secara teknis katanya ada perbedaan ketinggian," ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan kesiapan LRT Jabodebek untuk mendukung jika kedua jembatan disambungkan. "Kalau memang ada wacana untuk menghubungkan dua jembatan itu, intinya dari kita siap mendukung dan siap sinergi lebih lanjut, apalagi terkait teknis," katanya. Menurutnya, penyambungan akan mempermudah mobilitas pengguna LRT, Transjakarta, dan masyarakat sekitar.

Gubernur Pastikan Segera Dikoneksikan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan kedua JPO tersebut akan segera dikoneksikan. "Kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8).

Pembahasan penyambungan JPO itu dijadwalkan dalam rapat paripurna pada Rabu (5/8). "Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu, jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa kedua JPO dibangun oleh instansi berbeda dengan fungsi berbeda. JPO pertama merupakan fasilitas penyeberangan milik Pemprov DKI yang dibangun lebih dulu untuk masyarakat umum. JPO kedua merupakan infrastruktur integrasi yang dibangun LRT Jabodebek untuk menghubungkan stasiun dengan halte.

Perubahan akses menuju halte terjadi setelah Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek. Sejak itu, akses dialihkan melalui JPO integrasi. Wenny memastikan JPO integrasi tetap dapat digunakan masyarakat umum untuk menyeberang tanpa membeli tiket karena memiliki area tidak berbayar (unpaid area).

"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," kata Dinar dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Dinas Bina Marga sebelumnya sempat menyebut penyambungan terkendala faktor teknis. Berdasarkan kajian, terdapat perbedaan elevasi lantai sekitar 75 sentimeter, sementara jarak horizontal antarkedua struktur hanya sekitar 60 sentimeter. Kondisi itu dinilai tidak memungkinkan dibangun tangga maupun ramp yang memenuhi standar keselamatan dan aksesibilitas.