Pramono Pastikan Dua JPO di Rasuna Said Segera Disambung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang selama ini tidak saling terhubung akan segera dikoneksikan. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan masyarakat yang ramai di media sosial, menyebut kedua JPO tersebut seperti 'love-hate relationship' karena berdiri berdampingan namun tak tersambung.

“Kebetulan saya sudah mengikuti beritanya dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung. Maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8). Ia menambahkan, pembahasan teknis penyambungan akan dibawa dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya, Rabu (5/8).

Dua JPO, Dua Fungsi Berbeda

Dua JPO di kawasan Rasuna Said menjadi sorotan publik karena posisinya yang berdampingan namun tidak terhubung. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu (2/8), salah satu JPO merupakan milik Pemprov DKI Jakarta yang melintang di atas jalan, sementara yang lain terhubung langsung dengan Stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan kedua jembatan tersebut dibangun oleh instansi berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. JPO pertama adalah fasilitas penyeberangan umum yang telah ada lebih dulu. Adapun JPO kedua merupakan infrastruktur integrasi yang dibangun LRT Jabodebek untuk menghubungkan stasiun dengan Halte Transjakarta.

Perubahan akses terjadi setelah lokasi halte dipindahkan ke bawah stasiun terintegrasi. Sejak itu, penumpang tidak lagi melewati JPO lama, melainkan dialihkan ke JPO integrasi. Meski begitu, Dinar memastikan JPO integrasi tetap bisa digunakan masyarakat umum untuk menyeberang tanpa harus membeli tiket transportasi umum.

“JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses,” kata Dinar dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Kendala Teknis Penyambungan

Menanggapi usulan publik agar kedua JPO dihubungkan secara fisik, Bina Marga mengungkapkan adanya kendala teknis yang signifikan. Berdasarkan kajian, terdapat perbedaan elevasi lantai setinggi 75 sentimeter antara kedua JPO, sementara jarak horizontal antarkeduanya hanya sekitar 60 sentimeter.

“Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna,” terang Dinar.

Meski tidak terhubung langsung, jarak antara tangga turun kedua JPO relatif dekat, yakni sekitar 50 meter. Masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas JPO yang paling sesuai dengan titik tujuan penyeberangan masing-masing. “Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas,” pungkas Dinar.