Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengibaratkan program tersebut sebagai sebuah bus yang perlu diganti sopirnya karena ugal-ugalan, namun tidak perlu dihentikan. Pernyataan itu disampaikan dalam dialog di Kompas TV.
Pandangan berbeda disampaikan oleh Media Askar Wahyudi, dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM sekaligus pegiat MBG Watch. Menurutnya, jika program ini diibaratkan bus, maka bus tersebut harus berhenti terlebih dahulu dan masuk bengkel sebelum melanjutkan perjalanan. Ia juga menekankan bahwa tidak semua siswa membutuhkan bus karena jarak rumah yang dekat, dan ada pula yang membutuhkan perahu.
Perbedaan pendapat ini memicu reaksi warganet di media sosial. Sejumlah pengguna Twitter mengkritik sikap DPR yang dinilai lebih membela pemerintah ketimbang mengawasi jalannya program. Seorang pengguna dengan akun @embah72 menulis bahwa logika PAN yang ngotot membela MBG mudah dipatahkan oleh orang biasa tanpa jas dan pin emas. Sementara itu, @JuxstLumos menilai peran DPR kini menjadi kepanjangan eksekutif, padahal seharusnya mereka lebih lantang mengawasi. Kritik serupa datang dari @muhamadrdani yang mempertanyakan mengapa ada anggota DPR yang justru mewakili pemerintah, bukan rakyat.
Artikel Terkait
BGN Pastikan Jumlah Penerima dan Anggaran MBG Turun Setelah Refocusing Data
BGN Efisienkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 229 Triliun
Prabowo Beri Waktu Sebulan untuk Sisir Ulang 62,7 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis
Anggaran Makan Bergizi Gratis Berpotensi Turun Usai Pembenahan Data Penerima Manfaat