Pramono Anung: Tiga Sektor Ini Tak Boleh Dipangkas Anggarannya di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tiga sektor yang tidak boleh mengalami pengurangan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, pendidikan, dan program pendidikan untuk keluarga rentan melalui Sekolah Rakyat. Pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran buku Marhaenisme: Dalil Baru Untuk Gen Z dan diskusi publik di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7).

Buku tersebut merupakan karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung. Dalam sambutannya, Pramono mengaitkan kebijakan anggaran dengan nilai-nilai Marhaenisme yang diusung buku itu. "Marhaenisme ini implementasinya seringkali tidak bisa dilakukan dengan konkret. Maka untuk itu, Bung Rocky, mungkin saya salah satu yang secara konkret melakukan ini. Kenapa saya memutuskan ketika masih di awal-awal di Balai Kota bahwa ada tiga yang tidak boleh berubah, bahkan harus ditambah, bahkan harus menjadi lebih masif," ujarnya.

Pramono menyebut sektor kesehatan menjadi prioritas utama yang tak boleh dipangkas. "Satu, berkaitan dengan kesehatan. Enggak boleh dipotong, bahkan bujet untuk kesehatan di Jakarta ini hampir semuanya yang berkaitan dengan kesehatan di Jakarta ini kan gratis bagi warga Jakarta," katanya. Ia menjelaskan, layanan kesehatan gratis itu ditopang oleh fasilitas yang tersebar di Jakarta, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas. "Kita punya 31 rumah sakit, 44 Puskesmas, 292 pembantu Puskesmas, dan semuanya ini bagi masyarakat Jakarta bisa kapan saja memanfaatkan itu," ujarnya.

Prioritas kedua adalah pendidikan. Menurut Pramono, anggaran pendidikan juga harus terus diperkuat. "Yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ada yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pemutihan ijazah," ucap dia. Ia menyebut saat ini Pemprov Jakarta menyalurkan ratusan ribu beasiswa untuk pelajar hingga mahasiswa. "Jakarta sekarang ini menyalurkan 707.477 beasiswa untuk pelajar dari SD, SMP, SMA. Sedangkan untuk perguruan tinggi, kita menyalurkan 15.825 mahasiswa untuk S-1," kata dia. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program beasiswa mirip LPDP untuk warga kurang mampu. "Jakarta akan mengelola kurang lebih 50 sampai dengan 75 anak yang tidak mampu yang diizinkan untuk sekolah di luar negeri," tuturnya.

Adapun prioritas ketiga yang disorot Pramono adalah pendidikan bagi kelompok paling rentan, termasuk anak putus sekolah dan keluarga broken home melalui program Sekolah Rakyat. "(Sekolah Rakyat) Mengumpulkan anak gelandangan, anak tidak mampu, dari keluarga yang broken home, putus sekolah, dan sebagainya. Sekarang ini sudah tertampung kurang lebih di Jakarta Selatan, 100. Dan dari 100 itu, 90 mendapatkan beasiswa dari Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya. "Tetapi fasilitas dan semangatnya luar biasa. Saya harus menyampaikan ini luar biasa, dan inilah yang sebenarnya roh dari Marhaenisme yang sebenarnya, mengangkat orang yang dari betul-betul bukan siapa-siapa, kaum paling bawah, kemudian menjadi punya harapan," tambah Pram.

Ia kemudian membeberkan data alokasi siswa sekolah rakyat yang berada di Jakarta khususnya. "Di Jakarta sendiri sekarang sudah teralokasi 480 siswa mulai dari SD, SMP, SMA. Fasilitasnya luar biasa. Dan yang membuat saya surprise adalah mereka bisa berbahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Cina diajarkan," ujarnya. "Yang saya sempat berdialog dengan beberapa siswanya, 'Kok kamu akhirnya bisa, dari mana?' Yang diajarkan salah satunya adalah hope, semangat, seperti yang diajarkan Bung Karno tentang Marhaenisme untuk bisa mengangkat derajat seseorang dari yang lapisan terbawah," kata Pram.