Cahaya dari Hadramaut yang Selalu Ingin Dipadamkan

Ini bukan cerita baru. Serangan terhadap keturunan Hadrami Yaman di Indonesia sudah berlangsung lama, jauh sebelum empat atau lima tahun terakhir ini ramai. Polanya sama, hanya kemasannya yang berganti-ganti. Dulu, di era kolonial, mereka disebut ‘ancaman politik’. Kini, di tangan kelompok tertentu, labelnya berubah jadi ‘uji ilmiah nasab’. Tujuannya tak pernah benar-benar berbeda: meredam pengaruh mereka.

Sejak dulu, komunitas ini memang punya posisi unik. Pengaruhnya di bidang agama, pendidikan, dan jaringan sosial membuat pemerintah Hindia Belanda waspada. Mereka dikategorikan sebagai "Vreemde Oosterlingen" Timur Asing. Bukan cuma soal asal-usul, tapi lebih karena potensi yang mereka bawa. Politik "divide et impera" pun dijalankan: pisahkan, beri label, lalu tanamkan kecurigaan.

Dan kecurigaan itu, rupanya, tak pernah benar-benar pergi.

Lihat saja pemilu 2024. Kehadiran Anies Baswedan di panggung politik nasional seperti membangkitkan kembali ketakutan lama itu. Seorang intelektual Muslim keturunan Yaman, dengan segudang prestasi: PhD dari Amerika, mantan rektor, mantan menteri, mantan gubernur. Ia bukan hanya bicara di mimbar, tapi masuk ke jantung kebijakan. Menurut sejumlah pengamat, inilah yang memicu gelombang serangan balik. Sejarah kerap berulang: saat sebuah kelompok minoritas menonjol secara moral dan intelektual, serangan jarang diarahkan pada gagasan. Identitaslah yang jadi sasaran empuk.

Mitos “Didatangkan Belanda” dan Fakta yang Terlupakan

Salah satu tuduhan yang paling sering dilontarkan dan sebenarnya sudah sangat usang adah klaim bahwa orang Arab Hadrami sengaja ‘didatangkan’ Belanda ke Nusantara. Ini perlu diluruskan.

Faktanya? Mereka datang sendiri.

Memang, pada abad ke-18 dan 19, kapal-kapal Belanda adalah moda transportasi laut yang paling aman dan tersedia. Tapi menggunakan kapal Belanda sama sekali tidak membuat seseorang otomatis jadi agen kolonial. Logika yang sama bisa dipakai untuk jamaah haji Nusantara kala itu mereka juga berangkat memakai kapal Belanda. Apakah lantas mereka semua dianggap antek penjajah? Tentu tidak. Itu namanya memelintir sejarah.

Orang-orang Hadrami adalah pelaut dan pedagang ulung sejak berabad-abad. Mereka bergerak karena semangat dagang, dakwah, dan kondisi politik di tanah leluhur. Bukan karena direkrut oleh siapa-siapa. Menyamakan penggunaan fasilitas transportasi dengan kolaborasi politik adalah lompatan logika yang gegabah. Kalau pola pikir seperti ini dipaksakan, maka banyak ulama besar Nusantara zaman dulu bisa dengan mudah dicap sebagai ‘produk kolonial’. Sungguh sebuah kesimpulan yang ngawur.