Kementerian Agama punya rencana baru yang cukup besar. Mereka sedang bersiap membentuk sebuah Direktorat Jenderal khusus untuk pesantren, yang nantinya akan berstatus setingkat Eselon I. Rencana ini, tentu saja, butuh dana yang tidak sedikit.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 12,6 triliun. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu lalu.
"Untuk sementara, kami perkirakan perlu anggaran sekitar 12,6 triliun untuk pembentukan Eselon 1 baru ini. Perhitungannya masih kami lakukan," kata Nasaruddin.
Menurutnya, langkah membentuk Ditjen Pesantren ini memang bersifat strategis. Namun begitu, konsekuensi anggaran barunya tak bisa dihindari. Ditjen baru ini dirancang bukan sekadar untuk mengurusi administrasi, melainkan untuk benar-benar memperkuat peran pesantren di lapangan.
"Ini menimbulkan kebutuhan anggaran baru yang strategis. Ditjen Pesantren nanti punya tiga tugas utama: pendidikan keagamaan, tentu saja, lalu pendidikan umum, dan yang tak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi. Semuanya sudah diamanatkan undang-undang," jelas Menag.
Dana sebesar itu rupanya punya alasan. Lingkup kerjanya akan sangat luas. Nasaruddin menegaskan, pendanaan yang memadai mutlak diperlukan agar mandat besar itu bisa dijalankan dengan optimal.
"Dengan tugas seluas itu, ya dana harus cukup. Agar nanti Ditjen Pesantren bisa bekerja maksimal, mulai dari pembinaan kelembagaan, meningkatkan mutu pendidikan, sampai menguatkan peran pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi umat," urainya lebih lanjut.
Selama ini, urusan pesantren masih ditangani oleh Ditjen Pendidikan Islam. Tapi itu tak akan lama lagi. Nasaruddin terlihat optimis realisasi Ditjen baru ini akan segera terwujud.
Di sela Upacara Hari Amal Bakti ke-80 Kemenag di Jakarta Pusat, Sabtu (3/1), ia menyatakan kesiapan internal.
"Insyaallah dalam waktu dekat kita tinggal menunggu Keppres-nya. Dari internal kami, semuanya sudah siap. Fasilitas, kurikulum, sudah ada. Tinggal formalitas dari atas saja," tutupnya.
Artikel Terkait
Puan Maharani Respons Safari Politik Jokowi: Hak Semua Warga, Tapi Jaga Kondusivitas
Rizal Fadhillah Kembali Sorot Polemik Ijazah Jokowi: Palsu Semakin Diyakini Publik
Gangguan Suplai Air di Makassar, Perumda Siagakan Mobil Tangki Gratis
DPRD Bandung Usulkan Raperda Administrasi Kependudukan, Respons atas Kasus Penyekapan dan Data Digital