Pemerintah Desak Daerah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan 2026

Menyambut Ramadan 2026, pemerintah daerah diingatkan untuk bersiap lebih awal. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa lonjakan harga pangan di bulan puasa bukan hal baru. Menurutnya, kunci utamanya ada di perencanaan yang matang, berdasarkan data inflasi tahun-tahun sebelumnya. "Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya," ucap Tomsi.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (12/1/2026), yang digelar secara hybrid dari Jakarta.

Ia mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera bergerak. Rapat internal, analisis data tiga tahun terakhir, dan penyusunan langkah konkret harus segera dilakukan. Harapannya jelas: Ramadan tahun depan bisa jadi bukti bahwa pemerintah pusat dan daerah serius menjaga harga. "Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik," jelasnya dengan semangat.

Beberapa komoditas pun masuk dalam sorotan khusus. Bawang merah, bawang putih, cabai, telur, minyak goreng, hingga beras. Untuk itu, koordinasi yang lebih erat antara kementerian teknis, pemda, dan pelaku usaha mutlak diperlukan agar pasokan dan distribusi lancar.

Di sisi lain, Tomsi menyoroti capaian inflasi nasional yang terbilang terkendali. Per Desember 2025, inflasi year on year berada di angka 2,92 persen. Angka itu masih dalam batas aman target pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.