Inovasi Tanpa Dampak: Ketika Gengsi Teknologi Mengalahkan Solusi Nyata

Ketiga, konteks lokal. Solusi yang jitu di Jawa belum tentu cocok diterapkan di Kalimantan. Ambil contoh aplikasi untuk petani di dataran tinggi. Itu mungkin tak berguna bagi nelayan atau petani di pesisir yang punya masalah berbeda. Kebijakan inovasi harus sensitif dengan kondisi setempat, jangan pakai pendekatan satu untuk semua.

Inovasi seremonial biasanya gagal karena sifatnya yang sentralistik. Ia dirancang dari pusat dengan harapan daerah akan mengikuti. Padahal, setiap daerah punya masalahnya sendiri-sendiri. Inovasi harus lahir dari dialog dengan warga, bukan diimpor oleh birokrat.

Menjawab Masalah Struktural, Bukan Cuma Pemanis

Indonesia punya segudang tantangan berat: ketimpangan antar wilayah, produktivitas UMKM yang rendah, akses layanan publik yang timpang, hingga ancaman perubahan iklim. Inovasi harusnya diposisikan sebagai alat strategis untuk menjawab persoalan-persoalan struktural ini, bukan sekadar pemoles citra.

Contohnya di sektor pertanian. Inovasi bukan cuma soal pakai drone mahal. Tapi bagaimana memperkuat sistem penyuluhan yang terhubung digital, membangun data pasar yang transparan untuk petani kecil, atau menciptakan akses kredit yang adil. Di kesehatan, bukan cuma tentang aplikasi AI yang canggih, tapi memastikan puskesmas di pelosok punya akses data dan regimen pengobatan yang akurat.

Intinya, inovasi harus menciptakan nilai sosial, bukan cuma mengejar angka statistik atau gengsi teknologi semata.

Arah Kebijakan yang Diperlukan

Supaya inovasi jadi agenda yang substansial, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang terpadu dan realistis. Beberapa langkah berikut mungkin bisa jadi pertimbangan:

1. Dana yang Lebih Inklusif. Skema pendanaan riset harus membuka akses bagi lembaga riset daerah, startup lokal, dan kolaborasi nyata antara kampus, industri, dan komunitas. Jangan sampai hanya dimonopoli lembaga besar di ibu kota.

2. Literasi Digital yang Menyeluruh dan Berkelanjutan. Program literasi digital harus digencarkan hingga ke desa-desa, mencakup keterampilan teknis dan kemampuan analitis untuk memanfaatkan teknologi dengan kritis.

3. Standar Layanan yang Mempertimbangkan Lokalitas. Setiap inisiatif digital perlu didukung standar layanan minimum yang responsif terhadap konteks lokal. Evaluasi dampak sosial harus jadi ukuran utama, bukan sekadar kecanggihan perangkat.

4. Dorongan Kolaborasi Multipikih. Pemerintah perlu memfasilitasi kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas untuk menjawab masalah spesifik di daerah, bukan cuma jadi ajang kompetisi proyek yang terpisah-pisah.

5. Infrastruktur Digital yang Merata. Investasi besar-besaran pada infrastruktur digital dari broadband hingga pusat data regional harus jadi prioritas anggaran. Inovasi tidak boleh hanya hidup di kota-kota besar.

Pada akhirnya, inovasi yang tak menyentuh hidup warga kecil adalah hampa. Peluang Indonesia untuk jadi negara inovatif sangat besar. Tapi itu hanya terwujud jika kebijakan inovasi kita dirumuskan sebagai jawaban atas masalah nyata, bukan sekadar pajangan dalam agenda strategis. Transformasi harus memperkuat koneksi, membangun kapasitas, dan menghargai kearifan lokal.

Kita tidak butuh sekadar inovasi. Kita butuh inovasi yang berpihak dan berakar pada solusi riil.