JAKARTA – Menjelang semester baru yang dimulai 5 Januari 2026, proses pembersihan sekolah-sekolah di Aceh yang porak-poranda akibat bencana kini dikebut. Personel TNI AD bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan satu tujuan: memastikan anak-anak bisa kembali belajar.
Aksi bersih-bersih ini sudah berjalan sejak Sabtu lalu. Mereka menyasar puluhan sekolah, mulai dari MIN 29 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, hingga SDN 7 Kuala Simpang di Aceh Tamiang. Daftarnya panjang. Ada juga TK Pelangi, SDN Grong-Grong, Pondok Dayah Asasul Huda, dan banyak lagi.
Di lapangan, para personel banyak dari Satgas Penanggulangan Bencana tak cuma membersihkan bagian dalam ruangan. Mereka juga menangani lumpur yang sudah mengeras di halaman, menyiramnya dengan air, dan mengangkut tumpukan sampah serta material sisa banjir dan longsor yang berserakan.
Kondisi tiap sekolah ternyata berbeda-beda. Di SDN 7 Kuala Simpang, pembersihan sudah menunjukkan hasil signifikan. Lantai kelas bersih, rak-rak mulai ditata rapi. Namun begitu, situasi di MIN 2 Meurah Dua tampak lebih berat. Lumpur masih menumpuk di halaman, bangku-bangku berantakan di luar, dan untuk mengatasinya, alat berat seperti ekskavator pun harus diturunkan.
Pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa tahun ajaran baru harus tetap berjalan sesuai jadwal. Menko PMK Pratikno, pada Minggu lalu, menyatakan kesiapan pemerintah menyediakan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara untuk sekolah yang rusak parah.
“Pemerintah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara untuk sekolah yang rusak berat,” ujarnya.
Angkanya tidak kecil. Data terbaru menunjukkan ada 3.700 sekolah di Sumatera yang terdampak, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Fokus utama sekarang ya percepatan pembersihan ini, agar aktivitas belajar bisa segera hidup kembali.
Di sisi lain, untuk menangani situasi yang kompleks, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pembelajaran. Skenario itu dibagi berdasarkan waktu: masa tanggap darurat (0-3 bulan), transisi (3-12 bulan), dan pemulihan penuh yang bisa memakan waktu 1 sampai 3 tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa metode yang dipakai nanti harus luwes.
“Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan adaptif, termasuk pengembangan bahan belajar darurat,” tegas Abdul Mu’ti.
Jadi, meski bangunan fisik mungkin belum pulih sepenuhnya, proses belajar diharapkan tak lagi terhenti. Semuanya dikerjakan dalam tempo yang cepat, demi menyambut para siswa kembali ke sekolah.
Artikel Terkait
BMKG Pastikan Gempa Kuat di Fiji Tak Picu Ancaman Tsunami bagi Indonesia
Kementerian Pertanian Pastikan Harga Ayam di Pasar Minggu Masih Sesuai Acuan
Pakar APINDO Ingatkan KUHP Baru Bisa Tak Efektif Jika Penegak Hukum Bermasalah
IKA Unhas Salurkan 22 Ton Beras untuk Program Ramadhan