Edy Mulyadi: Kepercayaan Publik kepada Prabowo di Ujung Tanduk

Ia pun mempertanyakan, beraninya Kapolri menerbitkan aturan itu kalau bukan karena tak ada koreksi dari atas? Situasi ini menimbulkan kesan yang mengkhawatirkan: seolah arah kekuasaan justru dikendalikan oleh aparat, bukan oleh pemimpin sipil pilihan rakyat.

Memang, sejak dilantik Oktober 2024 lalu, banyak masyarakat yang masih berusaha memberi kepercayaan kepada Prabowo. Tapi rangkaian peristiwa belakangan ini, kata Edy, perlahan tapi pasti menggerus modal itu.

“Bukan karena kebencian, tapi karena akal sehat yang terus dipaksa untuk memaklumi,” ungkapnya.

Edy juga menyebut pernyataan Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, yang bilang seolah Indonesia dipimpin oleh Kapolri. Mungkin terdengar keras, tapi menurut Edy, itu cermin kegelisahan nyata di publik. Mereka melihat pola kekuasaan yang berjalan tanpa koreksi.

Pada akhirnya, menurut analisanya, Indonesia ini sebetulnya tak kekurangan aturan. Yang kurang adalah nyali politik. Presiden seharusnya tampil sebagai penjaga konstitusi, bukan sekadar simbol di istana.

“Jika presiden terus diam, jangan salahkan rakyat jika berhenti berharap. Husnuzhon yang dikuras terus-menerus pada akhirnya berubah menjadi kekecewaan, lalu kemarahan,” kata Edy.

Ia mengingatkan satu hal sederhana: sejarah tak pernah mencatat niat baik. Yang tercatat adalah tindakan. Dan ketika pemimpin gagal bertindak, rakyatlah yang merasakan dampaknya. Baik itu saat banjir melanda, maupun saat supremasi hukum melemah.

“Negeri ini menunggu keberanian seorang presiden untuk berkata tidak pada pelanggaran, dan berani berdiri di hadapan siapa pun demi konstitusi,” pungkas Edy Mulyadi.