Supervisi AHU di Pontianak: Fokus Beralih dari PNBP ke Kualitas Layanan Publik

Sementara itu, Jonny Pesta Simamora, sang Kepala Kantor Wilayah, melihat momen ini sebagai sesuatu yang krusial. Baginya, ini adalah momentum untuk memperkuat perencanaan yang berbasis kinerja dan kualitas, bukan sekadar angka-angka di laporan.

“Komitmen kami penuh,” tegas Jonny.

“Setiap program dan anggaran AHU harus direncanakan dengan tepat, akuntabel, dan sesuai kebijakan pusat. Target kami bukan cuma output, tapi dampak nyata bagi masyarakat.”

Ia juga menambahkan, perubahan indikator tadi adalah langkah strategis. Tujuannya mendorong literasi hukum masyarakat dan memperluas akses layanan.

“Kami optimis,” tambahnya, “dengan perencanaan dan supervisi yang baik, pemahaman masyarakat akan meningkat. Begitu juga kepercayaan mereka pada pelayanan hukum kita.”

Sebagai penutup, Kanwil Kemenkum Kalbar berjanji akan menyesuaikan perencanaan program dan anggarannya sesuai rekomendasi. Harapannya jelas: terwujudnya pelayanan AHU yang profesional, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga Kalimantan Barat.