Ini Pemerintah yang Seriuskah?

✍🏻 Made Supriatma (Peneliti dan jurnalis senior)

Beberapa hari lalu, saya ngobrol cukup dalam dengan seorang kawan. Pertanyaannya langsung menohok: menurut saya, apa presiden kita ini serius memerintah? Sederhana, tapi menohok.

Saya sempat terbata-bata. Intinya, ya harusnya serius, kan? Kenapa tidak? Tapi kalau dilihat dari banyak bukti, rasanya kursi kepresidenan itu sendiri sudah jadi tujuan akhir. Pokoknya jadi presiden. Titik. Soal memerintah atau governing, itu sepertinya urusan nomor dua.

Ini tentu kritik yang keras untuk pemerintahan yang dikenal tak begitu suka dikritik. Presiden sendiri kerap merutuki para pengkritiknya yang disebutnya ‘orang-orang pintar’ yang katanya cuma bisa mencela. Mereka tak bisa bangun jembatan, tak bisa bikin beras, tak bisa ciptakan lapangan kerja. Begitu seterusnya.

Padahal, jelas-jelas fungsi ‘orang pintar’ dalam masyarakat ya memang begitu. Bahkan penguasa paling otoriter sekalipun butuh mereka. Tugasnya memberi masukan, termasuk kritik pedas, agar kekuasaan berjalan lebih seimbang. Itu logika dasar.

Ambil contoh Abraham Lincoln. Dia membentuk kabinet yang disebut ‘team of rivals’, berisi orang-orang dengan pandangan berbeda. Mereka berdebat, presiden mendengarkan, lalu mengambil keputusan. Metode serupa juga dipakai Presiden Obama.

Dengan motif berbeda, Soeharto pun punya pola serupa. Di awal kekuasaannya, ada Opsus pimpinan Ali Moertopo dan Soedjono Humardani. Lalu dia beri tandingan lewat Jenderal Soemitro. Selalu ada pasangan: Benny Moerdani vs Soedharmono, ABRI Hijau vs ABRI Merah. Soeharto jadi pusatnya, mengendalikan semuanya.

Nah, lawan dari ‘team of rivals’ itu ya ‘team of sycophants’. Tim penjilat. Asal bapak senang. Pujiannya bisa bikin matahari terbit tengah malam. Baru dua hari lalu, misalnya, Menteri Kehutanan bilang Prabowo adalah presiden yang sangat cinta hutan dan satwa.

Semua tahu itu diucapkan untuk satu hadirin: sang presiden sendiri. Dan menteri itu tidak sendirian. Coba perhatikan, hampir semua pejabat dan politisi sekarang melontarkan sanjungan serupa. Semuanya ditujukan untuk satu pasang telinga.

Gaya kepemimpinan seperti ini punya konsekuensi. Saya baru saja menulis tentang lambatnya respons pemerintah menghadapi banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera. Jelas sekali penanganannya kacau. Sementara relawan bekerja terkoordinir, pemerintah tampak kebingungan.

Para menteri lebih sibup melapor asal bapak senang. Mereka juga memanfaatkan momen untuk ‘bikin konten’. Datang dengan kemewahan, kadang tanpa sadar memperlihatkan ketelanjangan sikap. Ada menteri makan sate usai kunjungan daerah bencana. Atau anggota DPR yang tak sengaja merekam video kontennya, malah menangkap basah seorang menteri lagi menghisap cerutu yang harganya selangit.

Kenapa bisa begini? Menurut pengamatan saya, ini berkaitan dengan gaya presiden memerintah. Kabinetnya dibuat gemuk untuk membagi-bagi kekuasaan di antara pendukung. Dia ingin sistemnya mirip Mabes TNI dia panglimanya, dibantu para asisten (dalam hal ini para Menko).

Dia hanya berurusan dengan para Menko. Jarang sekali bertemu langsung dengan menteri teknis, kecuali beberapa yang jadi perhatian khusus seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atau Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Atau Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang nyaris berperan seperti wakil presiden karena urusannya luas sekali.

Sementara itu, presiden dikelilingi oleh asisten-asisten pribadi. Mereka inilah yang mengatur segalanya: jadwal, kebutuhan, bahkan konon suhu kolam renang. Presiden tampak sangat dekat dan loyal pada mereka.

Ingat kejadian Agustus lalu? Presiden menjemput sendiri seorang asistennya di Bengkulu dalam perjalanan dinas ke Malaysia. Banyak yang mengernyitkan dahi. Sejauh itu kah loyalitasnya pada para pria muda di sekelilingnya?

Para asisten ini pun, sepertinya, tak sepenuhnya menghayati sakralnya lembaga kepresidenan. Ini lembaga negara, bukan urusan pribadi. Coba intip akun Instagram beberapa dari mereka. Mereka bebas berpose apa saja di dekat presiden, dan sang bos pun tak keberatan.

Tapi itu hal kecil. Lalu apa kaitannya dengan penanganan bencana? Presiden mengisolasi diri di balik lingkaran asisten yang masih hijau ini. Mereka terlalu protektif. Semua informasi disaring. Kabarnya, saat protes meluas Agustus lalu hingga insiden Affan Kurniawan, presiden sama sekali tak mendapat informasi yang utuh.

Itu baru satu contoh. Banyak hal lain yang menunjukkan ketidakkompetenan. Misalnya, penolakan untuk menetapkan status bencana nasional. Alasannya, kita mampu tangani sendiri. Tapi kalau memang mampu, mengapa korban masih berjatuhan dan bantuan tak kunjung tepat sasaran?

Di balik semua ini, pemerintah justru sibuk memompa nasionalisme sampai dada rakyat kecil mau pecah. Tadi, sambil menulis, saya baca kutipan di sebuah grup WA. Bunyinya kira-kira: “Nasionalisme untuk rakyat kecil, Tanah Air untuk para elit.”

Persis. Kita disuruh mencintai tanah yang sudah mereka kapling-kapling dan air yang sudah mereka cemari. Ironinya menyakitkan.