Didu Desak Prabowo Lakukan Operasi Kedaulatan untuk Rebut Indonesia dari Oligarki dan Asing

Dalam sebuah forum yang digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pekan lalu, aktivis Muhammad Said Didu melontarkan kritik yang sangat tajam. Ia menuding bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melepas lima pilar kedaulatan Indonesia. Menurut Didu, kedaulatan itu kini beralih ke tangan oligarki dan kepentingan asing.

Pernyataannya yang blak-blakan itu diunggah di kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 17 Desember 2025.

“Presiden Prabowo harus melakukan operasi pengambilan kembali kedaulatan Indonesia,” tegas Didu tanpa basa-basi.

Oligarki Kuasai Politik

Didu memulai dengan menyoroti kedaulatan politik. Ia geram melihat betapa sunyinya partai-partai politik ketika banjir besar melanda Sumatera. Kenapa bisa begitu? Menurut analisanya, oligarki yang diduga merusak kawasan itu justru merupakan ‘teman’ dari partai-partai tersebut.

“Tidak ada partai politik pun bicara di saat rakyat menderita,” ucapnya.

Contoh lain yang ia sebut adalah kasus penggusuran di PIK 2. Situasinya mirip: tak ada yang berani bersuara, bahkan gubernur setempat dituding membiarkan rakyatnya dipenjara.

Hukum Hanya Pesanan

Lalu, bagaimana dengan hukum? Didu menyebut penegak hukum sudah kehilangan kedaulatannya. Aturan seperti Perpol Nomor 10, katanya, terbit bukan untuk kepentingan umum, melainkan atas pesanan segelintir orang berkuasa.

“Hampir tiap hari saya menghadiri pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat,” ungkapnya dengan nada getir.

Ia lalu menyentil kasus penggusuran tanah milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh grup alumni Lemhanas. Kalau orang sekelas JK saja tak bisa melawan, lalu bagaimana rakyat biasa bisa berharap?

“Jangan berharap ada kedaulatan hukum,” kritiknya.

Ekonomi dan Kekayaan Alam yang Tergerus