Prabowo: Kami Mampu, Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Ditolak

Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Tangani Bencana Sumatra, Tolak Bantuan Asing

Di tengah musibah yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap tegasnya. Ia menegaskan bahwa Indonesia punya kemampuan penuh untuk menangani sendiri bencana ini. Bahkan, tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara sahabat pun ditolaknya.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu.

"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang, 'Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini',"

Alasannya sederhana: situasi masih dinilai terkendali. Menurut Prabowo, pemerintah sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada.

Status Bencana Nasional? Tidak Perlu

Di sisi lain, sikap penolakan itu juga berlaku untuk wacana menetapkan status bencana nasional. Prabowo menilai desakan itu kurang berdasar. "Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan. Ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus," tegasnya.

Baginya, kapasitas penanganan di tingkat nasional saat ini masih sangat memadai. Tidak perlu sampai mengangkat statusnya.

Negara Hadir dengan Kekuatan Besar

Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa negara absen? Prabowo membantahnya dengan data. Lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri telah diterjunkan ke lokasi bencana. Dukungan udara juga masif, dengan lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat dikerahkan untuk logistik dan evakuasi.

"Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja dengan unsur-unsur yang punya agenda lain," ujarnya, menyelipkan peringatan.

Fokus pada Pemulihan: Satgas dan Ribuan Rumah

Kini, perhatian mulai bergeser ke fase pemulihan. Untuk mempercepat proses, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Yang lebih konkret, pembangunan 2.000 unit hunian tetap bagi warga terdampak akan segera dimulai.

"Mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah, dan kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap,"

Untuk memperlancar pembangunan, Prabowo memberi instruksi khusus. Lahan milik negara, termasuk aset PTPN atau konsesi hutan, bisa dimanfaatkan jika memang diperlukan. Langkah ini diharapkan bisa memangkas birokrasi dan mempercepat warga mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Jadi, pesannya jelas. Dari hulu ke hilir, pemerintah merasa sudah mengambil alih. Dengan sumber daya sendiri.