OTONOMI INTELEKTUAL DI LABIRIN KEKUASAAN

Sebagai awal untuk memahami pikiran tentang intelektual kolektif yang pencetus awalnya adalah Pierre Felix Bourdieu seorang filsuf, sosiolog, antropolog, asal Prancis yang berpengaruh besar di paruh abad ke 20  pada kajian dan isu tentang ilmu politik, ekonomi politik, teori pedidikan,  sejarah, filsafat, sastra dan kritik seni. Pemikiran tentang intelektual kolektif adalah sebagai upaya bentuk perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni, dan tentu berbeda dengan pikiran Jean baudrillard dengan dalil “The Agony of power” yang memuat anasir tentang Dominasi, hegemoni dan teror. Bourdieu memilih jalan lain dalam melihat kuasa dan politik sebagai bagian yang perlu dilawan dengan teks-teks inteletualisme (reasoning) pikiran dan akal sehat. 

Intelektual kolektif (collective intellectual) adalah konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, yang merujuk pada kelompok intelektual yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, terutama untuk melawan dominasi dan ketidakadilan. Intelektual kolektif menekankan pentingnya otonomi intelektual dan tidak mengejar keuntungan pribadi, melainkan fokus pada pembebasan dan perubahan sosial. 

Dominasi dan hegemoni kuasa disatu pihak bagi kaum intelektual bukan semata mengkerangkeng kebebasan berfikir, tetapi kuasa politik telah (sebagian) merusak tatanan dan kondisi kultural intelektual dengan cara memasung pikiran dengan berbagai dalil untuk menghukum pikiran manusia. Dari awal seperti bagaimana Plato harus dienjara karena difitnah telah meracuni pikiran anak-ana muda Yunani saat itu. Periode awal perkembangan pengetahuan manusia, kuasa politik dan raja saat itu telah bertindak atas nama “kuasa” untuk menghukum kaum intelektual (reasoning). 

Fenomena tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kaum intelektual mengambil peran dan fungsinya sebagai kaum cerdik pandai. Karena itu pandangan Bourdieu tentang intelektual coba digunakan untuk melihat realitas intelektual.  Metatheorizing varian pertama dari Ritzer digunakan sebagai model untuk mengamatinya. Metatheorizing yakni studi reflektif dalam struktur teori sosiologi secara keseluruhan. Sedangkan metateori varian pertama yakni sebuah usaha memahami secara mendalam sebuah teori. Walau keduanya begitu penting untuk dipakai untuk mengurai “realitas sosial” yang ada. Sebab tujuan sosiologi adalah membongkar struktur-struktur berbeda dunia sosial yang terkubur dalam semesta sosial. Dengan demikian posisi kaum intelektual sangat mungkin diperlukan untuk mengurainya. 

Untuk melihat hal tersebut, Boudieu tentu berbeda dengan intelektual Perancis pada umumnya, misal Sartre atau Foucault, Bourdieu berasal dari kaum pinggiran. Atas usahanya yang terus menerus menekuni penelitian lapangan dengan panduan disiplin teoritis, Bourdieu menjadi pusat di ranah intelektual Perancis. 

Sebelumnya, ranah intelektual Perancis dipengaruhi dua pemikir besar yakni Levi Strauss dan Sartre. Namun Bourdieu berusaha lepas dari keduanya. Usaha Bourdieu memunculkan konsep khas, yakni field(ranah) dan habitus. Dengan menggunakan kedua konsep itu, Bourdieu berupaya mengurai realitas sosial. Bourdieu melihat realitas sosial merupakan sebuah proses dialektika internalisasi-eksternalitas dan eksternalisasi-internalitas. Atau disebut juga dengan praktik. Praktik sosial terjadi dalam ranah. Dalam ranah, agen berjuang untuk meraih posisi. Posisi agen di dalam ranah tergantung volume modal yang dimiliki. Ranah intelektual merupakan salah satu dari pelbagai bidang kehidupan. 

Intelektual merupakan nama khusus untuk agen yang mendiami ranah intelektual seperti politisi untuk nama agen yang berada di ranah politik. Agen di dalam ranah intelekual berjuang untuk memperoleh pengakuan dan imbalan. Perjuangan agen berdasarkan aturan yang disepakati dalam ranah. Karya merupakan usaha yang legal. Semakin diakui karya seorang agen, semakin agen mempunyai posisi dalam ranah terutama dalam hal otoritas melegitimasi karya lainnya. Oleh karena itu, intelektual mempunyai sifar bidimensional, yakni menjunjung komitmen dan berpihak pada kepentingan publik. Semakin tinggi sifat bidimensional dijunjung oleh para agennya, semakin otonom ranah intelektual. 

Namun demikian, otonomi ranah sering dicampuri oleh kekuatan eksternal, yakni kekuasaan, ekonomi dan politik yang ditopang kekuatan media. Untuk menghadapi itu, Bourdieu mengajukan ide intelektual kolektif, yakni gabungan beragam intelektual lintas batas disiplin ilmu, aliran pemikiran bahkan ideologi untuk membela kepentingan publik. 

Perbincangan soal-soal intelektual tak cukup selesai dengan mendefenisikan apa itu intelektual. Dunia intelektual pada dasarnya memiliki jejak sejarah yang tidak dapat terpisah dengan perkembangan pikiran manusia sejak awal. Di banyak kasus, kaum intelektual telah banyak mendapatkan tantangan dan ujian yang demikian berat ketika sloganisme kebenaran menjadi tajuk utama dalam perjuangannya. Alasannya cukup mendasar, sebab tidak semua orang (manusia) bisa menerima kebenaran dengan akal sehat dan budi pekerti (baca; Immanuel kant). Ranah intelektual jauh-jauh hari di Perancis seringkali memunculkan berbagai friksi diantaranya Jean Paul Sartre yang memilih pikiran voluntarisme yang memandang individu sebagai aktor kreatif bebassubyek  membentuk realitas sosial. Sementara Calude Levi-Strauss yang mengambil posisi strukturalisme yang memandang adanya individu yang berdiri sendiri berada di luar realitas sosial yang juga memberi pengaruh pada pelaku sosial dalam membentuk realitas sosial. 

Sejalan dengan hal itu pula Marx dalam satu sesi pikirannya mengungkapkan “kalau realitas sosial itu melahirkan kesadaran sosial”—kesdaran sosial yang dimaksudkan oleh Marx adalah tumbuhnya nalar kritis terhadap problematik sosial yang muncul di permukaan. Seperti kemiskinan harus diupayakan dengan kesadaran bekerja keras, tersedianya lapangan kerja yang disiapkan pleh negara. Penindasan harus diupayakan adanya perlawanan, karena penindasan itu selalu muncul dari kelompok yang dominan dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada dominasi secara ekonomi dan politik (kuasa). Karena kesadaran intelektual secara kolektif menjadi penting sebagai basis  untuk merespon kondisi sosial yang terjadi termasuk gap sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan negara yang tidak populis. Bahkan termasuk pada penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan yang kadang hukum hanya “tajam pada rakyat, tetapi tumpul pada elit.”

Karena itu gerkan intelektual kolektif (Collective Intelctual Movement) menjadi penting  terlibat dalam kritik rasional terhadap semua penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas (Pierre Bourdieu). Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah mengalami beberapa kali transisi kekuasaan secara demokratis dan tanpa konflik berdarah. Hal ini kontras dengan pengalaman berdarah pada transisi kekuasaan dari era Orde Lama menuju Orde Baru. Tragedi berdarah juga mengiringi jatuhnya rezim Orde Baru dari tampuk kekuasaannya. Musim semi demokrasi tampaknya akan berakhir. Masyarakat Indonesia harus menyaksikan masa depan demokrasi dengan tatapan pesimistis. Tetatpi reformasi 98 bukanlah gerakan utopia, yang bergerak lalu mati suri. tetapi koreksi dengan dalil-dalil akademis dengan sokoguru gerakan para kaum cerdik pandai (cendikiawan, kampus) secara sistemik berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang despotik saat itu. 

Intelektual kolektif adalah gerakan yang bertujuan untuk melawan kuasa ekonomi dan politik yang menindas kelompok terpinggirkan. Intelektual kolektif berjuang untuk mempertahankan otonomi intelektual, yaitu kebebasan berpikir, berkarya, dan menyuarakan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Mereka bekerja bersama untuk menghasilkan pengetahuan dan tindakan yang dapat mendorong perubahan sosial dan pembebasan. 

Gerakan ini menekankan nilai bersama, seperti pembelaan pada otonomi dan tidak memikirkan keuntungan pribadi. Mereka juga kritis terhadap diri sendiri dan tindakan yang diarahkan oleh pencarian keuntungan akan popularitas. Bourdieu mengidentifikasi gerakan intelektual kolektif sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dan ketidakadilan sosial.  Intelektual kolektif adalah konsep yang penting untuk memahami peran intelektual dalam masyarakat, terutama dalam konteks perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. 

Intelektual kolektif, dalam konteks pemikiran Pierre Bourdieu, adalah gerakan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan ekonomi dan politik. Intelektual kolektif ini menekankan pentingnya otonomi intelektual, di mana para intelektual bekerja secara bersama-sama untuk menyuarakan kepentingan kelompok terpinggirkan dan melawan dominasi. Intelektual kolektif menolak ketergantungan pada otoritas dan kekuasaan. Mereka berupaya untuk mempertahankan otonomi intelektual dalam berkarya dan menyuarakan pendapat. Intelektual kolektif bertujuan untuk melawan dominasi kekuasaan ekonomi dan politik, serta memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Intelektual kolektif menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antar intelektual untuk mencapai tujuan bersama. 

Pola gerakan ini tidak hanya kritis terhadap kekuasaan, tetapi juga terhadap diri sendiri dan tindakan yang mungkin mengarah pada pencarian keuntungan pribadi. Intelektual kolektif berupaya untuk mengedepankan kepentingan umum dan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Tepatnya 12 Desemebr 1995, terjadi pemogokan besar di Prancis. Pemogokan ini menjadi bahan perdebatan nasional. Tema perdebatan berkisar pada soal jaminan sosial dan legalitasaksi pemogokan. Dan Bourdieu terlibat dalam perdebatan tersebut, dan dihampir semua sesi perdebatan Bourdieu selalu berdiri digarda terdepan sebagai pembela pemogokan. Bukan hanya pembela aksi pemogokan, tetapi Bourdieu mengorganisir petisi kaum intelektual untuk mendukung aksi pemogokan. Dan apa yang dilakukan oleh Bourdieu adalah satu sikap politik dan orientasi politiknya menentang kebijakan pemerintah Prancis. Atas sikap politiknya disetiap debat sejak awal tahun 1998, Bourdieu diserang oleh Media Prancis seorang diri, namun Bourdieu menghadapinya sendiri. Bahkan Bourdieu mengatakan “itulah salah satu yang harus dilakukan oleh intelektual, yakni sebagai juru bicara (spokespersons) bagi kaum yang tertindas. 

Dalam sebuah pustaka yang berjudul “Sosiology in Question” Bourdieu menyebut “kalau setiap orang bisa menjadi juru bicara untuk dirinya sendiri, dan harus belajar berbicara daripada dibicarakan”—dan intelektual mempunyai ewajiban untuk itu. Terkait otonomi intelektual, Bourdieu menyebutkan kalau otonom itu ada dalam arena. Artinya otonomi intelektual berada di arena intelektual. Otonomnya sebuah arena tergantung dari kemauan agency yang ada di dalamnya untuk mempertahankan prinsip dan aturan (hukum)  yang berlaku. Artinya arena yang otonom mempunyai hukum sendiri (nomos) dan agen berusaha mengatur hukumnya sendiri. Dan pendefenisian tentang hal demikian sering disebut sebagai bentuk tautologi. 

Namun otonomi intelektual secara histories merupakan sejarah perebutan untuk memeperoleh otonomi intelektual bagi Bourdieu menyebutnya sebagai “Historical strugglesare struggles for independence.”  Bahkan dalam satu referensi “Pascalian Meditation” Bourdie menelaah otonomisasi intelektual, dan baginya proses itu telah terjadi sejak 5 SM di Yunani . Pada masa itu, arena intelektual berusaha melepaskan diri pengarah otoritas agama dan arena politik. 

Otonomi intelektual adalah kerangka kebebasan setiap manusia untuk berfikir kritis dengan dalil-dalil rasionalitas tanpa keterbelengguan. Walau sebagian kalangan menganggap kalau keterbelengguan seringkali terjadi akibat dominasi kelompok tertentu termasuk pada kekuasaan yang despotik. Dab bagi Foucault relasi kuasa dan pengetahuan dalam bukunya “Archeology Knowledge” memberikan gambaran bahwa kekuasaan tidak harus berdiri sendiri sebagai pemegang kebijakan dalam suatu negara, tetapi pengetahuan harus mendapat tempat khusus sebagai penyeimbang dalam kekuasaan. Dalam politik modern bisa dsiebut sebagai kaum oposisi. Namun perbedaannnya adalah kalau pengetahuan akan mengambil peran secara pemikiran, nalar kritis (reasoning) terhadap sesuatu yang mungkin bertentangan dengan dalil-dalil ilmu pengetahuan. Sementara oposisi secara politik (organisasi, partai politik), aan menjadi kelompok pressure group dalam proses pegambilan keputusan. 

Relasi intelektual dan kekuasaan

Dalam konteks sejarah dan pengalaman empiris bagi Indonesia, bagaimana kelompok intelektual yang berbasis nasionalis dan kelompok agama memiliki jejak yang demikian panjang. Budi Utomo (1908) sebagai embrional dari bermulanya gerakan nasionalis di Indonesia, lahir sebagai bentuk kesadaran kolektif dari ter-endapnya pengalaman empirik (mendengar, melihat, mencium) yang disusun secara sistematis dan substantif dan dipelajari secara seksama. Pengalaman empirik ini mendorong upaya untuk membentuk intelektual kolektif dikalangan cendikiawan, santri, nasionalis, dan mahasiswa dengan satu tujuan adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Otonomi intelektual tentu tak semudah yang dibayangkan saat itu, dan di luar nalar logika kalau kemudian bambu runcing dapat mengalahkan sekutu dengan persenjataan yang sudah cukup maju. Tetapi basis intelektualisme dikalangan pelajar menjadi corong perlawanan terhadap kolonialisme.Kesadaran intelektual kolektif ini pada akhirnya berhasil mengagitasi rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni kaum penjajah. 

Sehingga perlawanan pun sulit dihindari dari waktu ke waktu, hingga menuju puncak kemerdekaan 17 Agustus 1945, semangat perlawanan pun tak pernah surut. Intelektual kolektif dibarengi dengan kesadaran kolektif (Collective Consciousness), seperti Soekarno dengan pemikiran nasionalisme yang kuat menuju cita-cita kemerdekaan, belum lagi dari kelompok Islam seperti M. Natsir, Syahrir dan beberapa tokoh lainnya sebagai ruang besar dalam kolaborasi nasionalisme-religius untuk kemerdekaan Indonesia. 

Artinya ada relasi pemikiran yang kuat (relasi kekuasaan dengan pengetahuan) yang cukup kuat yang memberi pengaruh kuat terhadap politik indonesia di mata dunia untuk menuju kedaulatan dan kemerdekaan. Seperti Tan Malak yang menulis buku “menuju Republik Indonesia” sebagai isyarat yang kuat bagi Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tak semata perjuangan fisik melawan kolonialisme, tetapi relasi kuasa dan pengetahuan menjadi penting dari founding fathers bangsa ini. 

Dan sejarah mencatat, pasca Orde lama menuju Orde Baru bukan hal yang mustahilsemua itu terjadi dalam pergeseran kekuasaan—relasi kuat pemikiran kaum intelektual yang bersumber dari kampus menjadi instrument vital yang kemudian peran kritis kaum intelektual yang kemudian meruntuhkan Despotik Orde Baru, kaum intelektual seperti “naik daun” dalam mahkota intelektualisme yang selama ini ternedap dalam kosmik semesta sosial yang selama ini mati suri bahkan dibungkam. Pertanyaannya apakah kemenangan kaum intelektual itu hanya sebatas mneuntaskan mimpi dan kewajibannya sebagai kaum kelas terhormat di strata sosial masyarakat? tetapi yang pasti bahwa kekuatan intelektual di Indonesia memberi pengaruh kuat terhadap perubahan iklim politik dan perubahan demokrasi yang lebih baik. 

Sekedar membandingkan satu peristiwa tahun 1896 yang diokenal dengan kasus Dreyfus. Alfred Deryfus adalah seorang Kapten yahudi dalam Dinas Ketentaraan Prancis, dituduh melakukan kegiatan mata-mata, menjual rahasia militer Prancis kepada agen-agen Jerman, dan akhirnya dicopot pangkatnya oleh sebuah pengadilan militer dan dipenjara seumur hidup.  Para penulis Prancis, salah satu Emile Zola seorang penulis novel ternama di Prancis menerbitkan surat terbuka di halaman depan koran “I’ Aurore” sebuah koran kecil di Prancis yang dieditori Georges Clemenceau, sebagai protes terhadap putusan pengadilan militer dan meminta kasus Dreyfus dibuka kembali. 

Emile Zola dan kawan-kawan dalam surat terbuka yang tertanggal 14 januari 1898 menuduh para anggota dinas ketentaraan Prancis telah melakukan rekayasa dengan cara menutup-nutupi fakta tersebut. Surat terbuka ini kemudian dikenal sebagai“ Mamnifes Des Intelectuals” (Manifesto para intelektual) yang ditanda tangani oleh beberapa aktivis tokoh dan penulis seperi Emile Zola, Anatole France, Daniel Halewy, Feneon, Lucien Herr, Leon Blum, Marcel Proust. Walau kondisi tersebut membelah dukungan dalam dua kubu baik yang pro Dreyfus maupun yang anti Dreyfus. 

Julian Benda misalnya, yang semula percaya pada kesalahan Dreyfus, mulai mempelajari laporan-laporan kasus Dreyfus di berbagai surat kabar. Berdasarkan telaahannya, Julian Benda menarik kesimpulan kalau Dreyfus tidak bersalah sama sekali. Julian Benda kemudian banyak menulis sejumlah karangan dalam ”Renue Blanche”  tulisan-tulisan Bneda banyak menyerang tentara , yang nota ene pada saat itu menjadi musuh utama para kaum intelektual. Menurut Julian Benda, “kode kehormatan tentara, bertentangan dengan kejujuran intelektual.”

Serangan Julian Benda terhadap tentara kembali terdengar kembali ganungnya setelah karyanya yang bertajuk “La TrahisonDes Clercs” atau yang dikenal dengan “Penghianatan Kaum Cendikiawan yang terbit pada tahun 1927” sehingga karya tersebut di masyarakat Prancis dianggap sebagai peringatan atas peran-peran kaum intelektual dalam mengambil posisi di relasi kekuasaan. Bahwa fungsi kaum intelektual adalah menjadi penyanggah peradaban dan perintis jalan kebenaran. 

Oleh karena itu, peran intelektual sangat penting di dalam sebuah negara, bukan hanya mendorong perubahan di tengah masyarakat tetapi lebih dari itu kaum intelektual menjadi magnet atas nilai-nilai kebenaran—yani menerangi jalan pengetahuan manusia yang inovatif, adaptif dan kritis, dan menuntun jalan kekuasaan pada khittah yang benar, sebagai konsekuensi logis (ia) manusia sebagai individu menjalankan kodratnya sebagai manusia yang berfikir dan berakal, dan (ia) sebagai negara atau kekuasaan menjalankan konstitusi negara sebagai mandatoris dari rakyat. Dan itulah posisi di antara keduanya.

Semoga bermanfaat