Prank Listrik Aceh Picu Desakan Pecat Bahlil dan Dirut PLN

Desakan Pecat Bahlil dan Dirut PLN Bergema Usai Klaim Listrik Aceh yang 'Nyeleneh'

Suara keras datang dari Teuku Yudhistira. Sebagai Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri sekaligus Ketua IWO, ia tak main-main. Langsung saja ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Permintaannya itu muncul karena kedua pejabat itu dianggap menyebarkan keterangan palsu soal pemulihan listrik di Aceh yang katanya sudah mencapai 93%.

"Ini maksudnya apa?" tanya Yudhistira, Selasa (9/12/2025), dengan nada kesal.

"Mau nge-prank korban bencana yang sedang berduka? Atau cuma biar bos senang? Sungguh menjijikkan perbuatan mereka."

Sebagai orang Aceh sendiri, Yudhistira mengaku sakit hati. Menyampaikan info palsu ke korban bencana, baginya, adalah sebuah kesalahan fatal. "Saya rasa tidak ada jalan lain. Presiden harus memecat mereka karena jelas telah mempermainkan rakyat Aceh yang tengah berduka," tegasnya.

Laporannya bukan tanpa dasar. Timnya yang tersebar di Aceh Tamiang, Aceh Utara, hingga ke Takengon dan Bener Meriah melaporkan kondisi yang memprihatinkan. Gelap. Itu kenyataannya. Listrik masih mati total di banyak tempat.

Memang, awalnya semua paham situasi pasca-bencana itu sulit. Tak mudah menyalahkan PLN yang sedang berjibaku. Informasi dari Menteri ESDM soal pemulihan hampir tuntas sempat jadi angin segar, hiburan kecil bagi korban. Namun begitu, fakta di lapangan berbicara lain. Kini, klaim itu justru terasa seperti candaan yang menyakitkan.

"Kami anggap itu cuma prank," ucap Yudhistira.

Menurutnya, pernyataan Bahlil di media tak lepas dari informasi yang diberikan Darmawan Prasodjo sebagai pimpinan PLN. Artinya, tanggung jawab itu harus dibagi dua.

"Darmo harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang fatal ini," sambungnya. "Semua media menyiarkan info itu sebagai prestasi. Ternyata? Fakta berkata lain. Dirut PLN malah minta maaf. Enak banget cuma minta maaf doang!"

Yudhis, begitu ia disapa, mendesak mereka mundur atau dipecat. Tak cuma dua pejabat itu, tapi juga pejabat PLN lain yang ikut-ikutan memposting informasi bohong di medsos, seperti GM PLN P3BS dan lainnya.

Dia lalu membuat perbandingan yang cukup tajam. Seorang pejabat negara harusnya bersyukur hukum di Indonesia tidak seperti Korea Utara, di mana pejabat yang gagal tangani bencana bisa dihukum mati.

"Kalau tidak, apa tidak dihukum mati pejabat seperti ini? Apalagi sampai berani nge-prank korban yang kondisinya memprihatinkan," pungkasnya.

Di sisi lain, konferensi pers yang digelar hari itu sendiri justru membeberkan cerita yang berbeda.

Permohonan Maaf dan Klarifikasi

Darmawan Prasodjo tampil menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh. Target 93% pemulihan listrik yang sempat dilaporkan, diakuinya, belum tercapai. Informasi awal itu tidak akurat, terbentur tantangan teknis yang jauh lebih berat di lapangan.

Kondisi Terkini di Aceh

Darmawan menjelaskan, seluruh wilayah Aceh terisolasi dari jaringan Sumatera. Pemicu utamanya adalah robohnya enam tower transmisi Bireuen–Arun. Pelebaran sungai secara drastis dari 80 meter menjadi lebih dari 300 meter akibat banjir bandang, merobohkan tower dan menghanyutkan kabel transmisi.

Target Pemulihan

Kini, kata Darmawan, PLN butuh waktu sekitar lima hari ke depan untuk memulihkan sistem secara menyeluruh, termasuk di Banda Aceh. Tim recovery sudah dikerahkan, dan dirinya memastikan berada di Aceh untuk memantau langsung penanganannya.

"Kami minta maaf," ujar Darmo dalam konferensi pers itu.

"Kami telah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan di Aceh akan meningkat jadi 93%. Ternyata, dalam prosesnya kami menghadapi tantangan hambatan teknis yang berat."